KPK Menghentikan 36 Investigasi di Tengah Menurunnya Kepercayaan Publik

  • Whatsapp
KPK Menghentikan 36 Investigasi di Tengah Menurunnya Kepercayaan Publik
Juru bicara pelaksana KPK Ali Fikri mengatakan badan antigraft telah mempertimbangkan "hati-hati dan bertanggung jawab" sebelum membuat keputusan. (JP / Donny Fernando)

INFONANGGROE.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengkonfirmasi bahwa hal itu telah menghentikan investigasi pendahuluan untuk 36 kasus, meningkatkan skeptisisme atas kinerja lembaga antigraft terkemuka di negara itu di bawah kepemimpinan barunya.

Juru bicara pelaksana KPK Ali Fikri mengatakan bahwa badan antigraft telah mempertimbangkan “dengan cermat dan bertanggung jawab” sebelum membuat keputusan.

“Beberapa kasus telah dikerjakan sejak 2011. Mereka juga tidak memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut, seperti kurangnya bukti awal, tidak diidentifikasi sebagai tindakan korupsi dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, “kata Ali dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Dia menambahkan bahwa kasus yang dihentikan sudah cukup beragam, yaitu dugaan korupsi yang diajukan terhadap kepala daerah, eksekutif BUMN (SOE), pejabat penegak hukum, pejabat tinggi Kementerian dan badan negara lainnya, serta sebagai anggota badan legislatif.

Namun, juru bicara mengatakan bahwa penghentian tersebut tidak biasa karena tubuh antigraft telah dihentikan ratusan kasus sejak pendiriannya.

“Dalam lima tahun terakhir, KPK telah menghentikan penyidikan 162 kasus,” kata Ali.

Selama penyelidikan pendahuluan, penyidik KPK ditugaskan untuk menentukan apakah suatu kasus melibatkan tindakan korupsi. Mereka juga diminta untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan kuat sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan investigasi atau nama setiap tersangka graft dalam kasus ini. Jika tidak, penyelidikan harus dihentikan.

Pasal 40 UU No. 30/2002 tentang KPK melarang badan antigraft menghentikan kasus pada tahap penyidikan atau penuntutan; meminta penyidik untuk memastikan bahwa semua kasus pada tahap awal memiliki bukti yang kuat.

Namun demikian, ketentuan ini direvisi di 2019 UU KPK, yang memungkinkan badan antigraft untuk mengakhiri penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi jika mereka belum selesai dalam waktu dua tahun.

“Para penyelidik kami masih diharuskan untuk menangani kasus korupsi dengan saksama,” Ali berkata.

Indonesia korupsi Watch (ICW) telah mengutuk penyelidikan penghentian, meragukan Apakah tubuh antigraft telah dilakukan pemutaran kasus untuk setiap kasus sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakhiri mereka.

“Para pemimpin KPK seharusnya tidak terjebak dalam melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam menentukan penyelidikan terminasi karena kasus yang diduga melibatkan orang penting, seperti para pemimpin daerah, penegak hukum dan anggota legislatif,” ujar aktivis Wana Alamsyah dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

“Selain itu, Ketua KPK adalah seorang perwira polisi aktif, sehingga ditakuti bahwa telah terjadi konflik kepentingan,” demikian katanya, mengacu pada Ketua Badan antigraft saat ini, Firli Bahuri, seorang Jenderal Polisi bintang tiga.

Wana menyoroti jumlah kasus yang dihentikan, mengatakan bahwa KPK telah rata-rata mengakhiri dua kasus setiap bulan dalam lima tahun. Namun, jumlahnya melonjak menjadi 36 kasus dua bulan setelah para pemimpin baru diresmikan.

“Ketika kita melihat lebih dalam masalah ini, kepemimpinan saat ini belum memulai penyelidikan,” katanya.

KPK baru-baru ini menangkap Saiful ilah, Bupati Sidoarjo di Jawa Timur, serta Komisioner pemilihan umum Komisi (KPU) Wahyu Setiawan bulan lalu. Namun, investigasi dari kedua kasus dimulai selama masa jabatan Ketua sebelumnya Agus Rahardjo.

ICW mengutip sebuah survey yang dilakukan oleh pusat penelitian Alvara yang berpusat di Jakarta pada 12 Februari yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan KPK saat ini telah jatuh.

“Dengan banyaknya kasus yang dihentikan dalam proses investigasi pendahuluan, hal ini menguatkan anggapan masyarakat bahwa kinerja KPK dalam hal penegakan hukum terhadap korupsi akan menurun tajam,” ujar Wana.

Rubrik       : Nasional

Pos terkait