INFONANGGROE.COM – Banjir bandang dan longsor kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatra. Di tengah bencana yang terus berulang, pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai persoalan ekologis yang ditinggalkan bencana sebelumnya belum sepenuhnya selesai.
Kabupaten Solok, Sumatra Barat, misalnya, dilanda banjir bandang atau galodo di kawasan Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) pada Senin (21/9). Beberapa hari berselang, luapan Sungai Sibuluan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kembali menyebabkan banjir hingga memutus akses jalan.
Pakar Hidrologi Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) UGM, Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, menjelaskan bencana berulang tersebut berkaitan dengan proses ekologis pascabencana pada November 2025 yang belum tuntas.
Menurut Mayong, material longsoran yang masih tertahan di kawasan hulu dapat kembali terbawa ketika hujan berintensitas tinggi turun. Ia menjelaskan kondisi bentang alam Sumatra yang memiliki lereng curam dan lembah sungai sempit turut memperbesar risikonya.
“Banjir bandang yang terjadi November 2025 lalu itu kan sebenarnya proses alamnya belum tuntas,” ungkapnya, Jumat (2/10/2026), dikutip dari situs UGM.
Material longsoran yang menutup aliran sungai kemudian dapat membentuk bendungan alami. Ketika hujan kembali meningkatkan volume air, bendungan tersebut berpotensi jebol dan memicu banjir bandang.
“Material longsoran yang tertahan itulah yang kemudian membentuk bendungan alami, dan ketika hujan kembali turun dan volume air meningkat, ya bendungan alami tersebut bisa jebol dan menghasilkan banjir bandang,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi DAS yang semakin berkurang kemampuannya dalam menahan air hujan. Dalam kondisi hutan yang masih baik, sebagian air hujan dapat tertahan di tajuk pohon dan tersimpan di dalam tanah.
“Kalau tadinya ketika kondisi DAS masih bagus, vegetasinya masih bagus, kalo ada hujan, ya itu tidak langsung mengalir ke bawah (sungai), tapi masih bisa ditahan di tajuk dan disimpan di dalam tanah,” paparnya.
Berdasarkan penelitian hidrologi hutan yang dilakukannya, sekitar 25-35 persen air hujan di kawasan berhutan dapat tertahan di tajuk. Ketika tutupan hutan berkurang, air tersebut lebih banyak menjadi limpasan permukaan sehingga debit sungai meningkat.
“Kalau sungainya kemudian tiba-tiba debitnya tinggi terus meluap, itu berarti ada sesuatu di atas sana yang harus dilihat, ya berarti ada mesin yang tidak bekerja di hulu. Mesinnya adalah kawasan hutan,” ungkapnya.
Mayong juga meminta pemerintah tidak sekadar membersihkan material bencana atau membangun kembali infrastruktur. Menurutnya, kawasan yang terdampak banjir bandang dan berisiko tinggi perlu ditata ulang agar tidak kembali menjadi permukiman.
“Daerah yang terdampak banjir bandang itu tidak boleh didiamkan manusia lagi, ya harus steril. Kalau dulu ada permukiman, orang jangan kembali lagi membangun rumah di situ,” katanya.
Ia menilai evaluasi tata ruang perlu mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana dan mengembalikan kawasan berisiko tinggi sebagai kawasan lindung.
“Dengan kondisi sekarang, tata ruang itu harus direset, bukan hanya direvisi. Pertimbangan seperti kerawanan bencana harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain persoalan lingkungan, masyarakat juga diminta menyesuaikan cara pandang terhadap perubahan pola cuaca. Cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, menurutnya, perlu dipahami sebagai kondisi baru.
“Kita harus mulai menyadari dan menerima bahwa itu adalah kenormalan baru iklim dan cuaca kita sekarang,” katanya.
Ia menambahkan, perubahan cara pandang tersebut penting agar kebijakan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini.
“Kalau kita menganggap itu sebagai anomali, ya kita akan punya pemakluman. Tapi kalau kita menyebut ini sebagai kenormalan baru, maka mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri,” tutupnya.
