Kado Istimewa Bupati Aceh Besar di 15 Tahun MoU Helsinki dan 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia

  • Whatsapp

Di hari ulang tahun Mou Helsinki dan ulang tahun Indonesia kita berharap akan ada perubahan secara signifikan dan kebijakan keberpihakan terhadap rakyat. Namun Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, menghancurkan kue ulang tahun tersebut. Dimana kebijakan yang beliau ambil sangat otoriter tidak melihat kalangan masyarakat bawah.

Surat yang di keluarkan untuk pembersihan bantaran sungai sangat arogan. Banyak masyarakat yang bergantung hidup di bantaran sungai Krueng Aceh. Ada masyarakat bercocok tanam, memelihara hewan dan sebagainya untuk menghidup keluarganya sekaligus menyekolahkan anaknya.

Dibantaran sungai tidak ada yang menyangkut dengan kerusakan alam. Terlebih mereka menjaga daerah bantaran sungai. Sebenarnya pemkab Aceh Besar harus berterima kasih terhadap masyarakat sudah mengelola kawasan itu dengan baik.

Baca juga:
Fachrul Razi Terpilih Menjadi Ketua Komite I DPD RI

Di karenakan dalam bunyi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut : Ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, ayat(2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyakdikuasi oleh negara, ayat (3) menyebutkan bumi, air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.mYang di maksud tentang pengertian “dikuasai oleh negara”.

MK menafsirkan dikuasai oleh negara adalah rakyat secara kolektif memandatkan kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dmana seharusnya kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat setempat sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para petani, dan para peternak atau pekerja yang di warung kopi ngohya.

Memang daerah bantaran sungai adalah tanah negara. Dalam hal ini sebenarnya pemkab Aceh Besar harus mensupport masyarakat atau membantu dalam pengelolaan tersebut sehingga akan terciptanya PAD untuk Aceh Besar dan itu lebih relevan.

Apabila tetap di tertipkan, apa kabarnya dengan bangunan Arsip Nasional republik Indonesia (ANRI). Apa itu tetap di pertahankan ? Seandainya gedung itu tetap di pertahankan, dan hanya masyarakat yang cuma di tertibkan. Maka pemkab Aceh Besar memakai sistem kapitalis dalam menjalankan pemerintahannya. Karena pembangunan gedung lebih tidak efisien. Penyebab dari pembangunan gedung dapat menghancurkan bantaran sungai, bukan mengkokohkan bantaran sungai.

Baca juga:
Aceh Mulai Terapkan Mobil Berstiker Khusus Untuk Gunakan BBM Bersubsidi

Selama ini yang dilakukan masyarakat adalah menjaga bantaran sungai. Jadi tidak etis hanya masyarakat saja yang mendapat penertiban bantaran sungai tersebut.

Dalam hal ini Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, harus mengkaji ulang kebijakan yang diambil. Karena itu menyangkut hakikat hidup orang banyak dan banyak orang yang akan kehilangan mata pencaharian mereka.

Sebenarnya pemerintah harus bisa mengambil kebijakan yang bersifat kamaslahatan masyarakat bukan kemusnahan pencarian masyarakat.

Disaat pemerintah tidak mampu menstabilkan perekonomian masyarakat di saat pandemi seperti ini. Jangan pula menghancurkan perekonomian mereka. Dalam keadaan seperti inilah seharusnya pemerintah harus ada ikut campur tangan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat. (Ilham Mubarak)

Rubrik       : Nanggroe, Opini
Editor       : Jufry Ijup

Pos terkait