Oleh: Teuku Mahadiradja Rizki El-Sinki Pemerhati Sosial dan Budaya Untuk Aceh dan Nusantara
Menanggapi tulisan Avicenna Maududdy tentang Atjeh Bak Mata Dônya karya Hasan Tiro mengingatkan kita pada satu bagian penting dalam perjalanan intelektual dan politik Aceh. Hasan Tiro telah memberikan sumbangan besar dalam membangkitkan kesadaran sejarah orang Aceh.
Ia mengajak orang Aceh melihat dirinya bukan sebagai masyarakat tanpa sejarah, tetapi sebagai masyarakat yang memiliki pengalaman politik, kebudayaan, perdagangan, dan pemerintahan yang panjang.
Karena itu, gagasan Hasan Tiro patut dibaca dan dipahami. Namun, membacanya hari ini tidak harus berarti menerima seluruh konstruksi politik yang lahir dari gagasan tersebut.
Justru setelah melewati perjalanan sejarah yang panjang, kita perlu bertanya kembali: apa sesungguhnya arti kedaulatan bagi Aceh hari ini?
Pertanyaan ini penting karena sejarah Aceh tidak berhenti pada Kesultanan. Aceh juga mengalami perang panjang melawan kolonialisme, pendudukan Jepang, pergulatan politik setelah kemerdekaan, hingga menjadi bagian penting dari perjalanan Republik Indonesia.
Dengan demikian, sejarah Aceh tidak hanya memiliki cerita tentang kedaulatan yang pernah ada dan kemudian hilang. Aceh juga memiliki cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan kontribusi rakyatnya terhadap lahir dan bertahannya Republik Indonesia.
Dua kenyataan sejarah tersebut tidak harus dipertentangkan.
Kerana Kita dapat mengakui bahwa kebesaran sejarah politik Aceh mengakui kontribusi Aceh terhadap Republik Indonesia. Justru keduanya merupakan bagian dari perjalanan sejarah yang membentuk Aceh hari ini.
Sejarah dan ingatan
Kita memang patut mengingat bahwa Kesultanan Aceh pernah menjadi kekuatan penting di kawasan. Kita juga patut mengingat panjangnya perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda.
Dalam berbagai catatan sejarah, Belanda tidak pernah dengan mudah mengendalikan Aceh. Perlawanan berlangsung panjang dan menguras sumber daya kolonial.
Namun, sejarah tidak berhenti di sana.
Setelah masa Kesultanan, Aceh memasuki babak sejarah yang berbeda. Kolonialisme, pendudukan Jepang, perjuangan kemerdekaan, dan perjalanan Republik menjadi bagian dari pengalaman masyarakat Aceh.
Di sinilah kita perlu berhati-hati ketika seluruh sejarah Aceh dibaca terutama dalam kerangka “kedaulatan yang hilang”.
Sebab sejarah yang terus-menerus diceritakan dapat berubah menjadi ingatan kolektif. Ingatan yang terus diulang dapat membentuk identitas. Dan identitas yang terus direproduksi dapat menjadi cara tertentu dalam melihat masa depan.
Dalam konteks inilah gagasan Hasan Tiro perlu dibaca secara kritis.
Bukan karena sejarah tentang kedaulatan Aceh itu tidak penting. Bukan pula karena perjuangan dan kebesaran masa lalu harus dilupakan. Tetapi karena antara “Aceh pernah berdaulat” dan “Aceh harus kembali kepada kedaulatan masa lalu” terdapat jarak yang tidak kecil.
Yang pertama adalah persoalan sejarah. Yang kedua adalah pilihan politik, Keduanya tidak selalu harus dianggap sebagai satu kesimpulan Masa lalu dapat menjadi sumber inspirasi, tetapi tidak harus menjadi cetak biru masa depan.
Kedaulatan dalam konteks baru
Karena itu, barangkali kita perlu memperluas kembali pengertian tentang kedaulatan kerana sebuah masyarakat dapat memiliki sejarah kedaulatan yang panjang, tetapi belum tentu berdaulat dalam kehidupan sehari-hari.
Apa artinya berbicara tentang kedaulatan jika masyarakat masih lemah secara ekonomi?
Apa artinya berbicara tentang martabat jika kualitas pendidikan belum mampu menjawab perubahan zaman?
Apa artinya memiliki identitas yang kuat jika masyarakat masih mudah dipengaruhi informasi palsu?
Apa artinya memiliki sejarah yang panjang jika kita tidak cukup kuat memproduksi pengetahuan tentang diri sendiri?
Kedaulatan Aceh hari ini semestinya tidak hanya dibicarakan dalam pengertian politik dan wilayah.
Ia perlu dibicarakan sebagai kemampuan masyarakat untuk menentukan kehidupannya sendiri.
Saat ini Kita sangat membutuhkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan pendidikan, kedaulatan pengetahuan, kedaulatan budaya dan membutuhkan kemampuan untuk menentukan masa depan sendiri.
Kedaulatan ekonomi, misalnya, bukan hanya soal memiliki sumber daya alam. Aceh memiliki pertanian, perikanan, perkebunan, energi, pariwisata, dan posisi geografis yang strategis. Tetapi memiliki sumber daya tidak otomatis berarti berdaulat.
Kedaulatan ekonomi berarti mampu mengolah sumber daya menjadi nilai tambah, membangun industri, melahirkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar dari kekayaan daerahnya.
Aceh saat ini tidak cukup hanya kaya sumber daya saja tapih Aceh harus harus mempunyai kekayaan dari kemampuan.
Kedaulatan pengetahuan
Ada bentuk kedaulatan lain yang tidak kalah penting: kedaulatan pengetahuan.
Di zaman media sosial, sebuah masyarakat tidak harus ditaklukkan secara fisik untuk kehilangan sebagian kedaulatannya. Cukup dengan menguasai informasi dan membentuk cara berpikirnya.
Oleh karena itu Hoaks dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Informasi yang salah dapat dipercaya hanya karena sesuai dengan keyakinan kita.
Potongan video dapat mengalahkan penjelasan yang lebih utuh. Emosi sering kali lebih cepat bekerja daripada akal sehat.
Dalam situasi seperti itu, masyarakat yang mudah mengonsumsi hoaks sesungguhnya sedang menghadapi persoalan kedaulatan.
Bukan kedaulatan wilayah, melainkan kedaulatan pikiran.
Karena itu, pendidikan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis. Pendidikan harus melahirkan masyarakat yang mampu bertanya, memeriksa, membandingkan, dan menilai informasi.
Literasi berarti kemampuan membedakan fakta dan opini. Kemampuan mengenali manipulasi. Kemampuan membaca sejarah secara kritis. Kemampuan untuk tidak langsung percaya hanya karena sebuah informasi datang dari orang yang kita sukai.
Bahkan kemampuan mengatakan, “Saya belum tahu, saya perlu memeriksanya terlebih dahulu,” adalah bagian dari kedewasaan intelektual.
Masyarakat dengan kemampuan seperti itu tidak mudah ditundukkan oleh hoaks, propaganda, maupun manipulasi politik.
Karena itu, sekolah, universitas, pesantren, perpustakaan, media, dan ruang diskusi publik sesungguhnya merupakan bagian dari infrastruktur kedaulatan Aceh.
Membaca Hasan Tiro dari jarak sejarah
Hasan Tiro hidup dalam konteks sejarah yang berbeda. Ia melihat persoalan Aceh melalui pengalaman politik dan zamannya. Gagasan tentang kedaulatan menjadi salah satu cara membangun kembali kesadaran kolektif orang Aceh.
Dan kita harus mengakui bahwa narasi tersebut berhasil.
Ia berhasil membentuk ingatan. Ia berhasil membangun identitas. Ia berhasil membuat banyak orang Aceh melihat sejarahnya dengan kebanggaan.
Namun, setiap generasi memiliki tugas untuk menguji kembali ingatan yang diwariskan kepadanya.
Sebab ingatan yang terus diulang dapat berubah menjadi sesuatu yang terasa sebagai kebenaran tunggal. Pada titik tertentu, kita bisa lupa bahwa sejarah juga merupakan hasil tafsir.
Di sinilah kita perlu mengambil jarak.
Kita tidak perlu membantah bahwa Aceh pernah memiliki kedaulatan. Yang perlu kita pertanyakan adalah apakah masa lalu tersebut harus menjadi satu-satunya ukuran bagi masa depan Aceh.
Aceh tidak harus kembali menjadi seperti dahulu untuk menjadi besar karena Aceh harus menemukan bentuk kebesarannya sendiri pada zaman sekarang.
Dari memori menuju imajinasi Mungkin inilah saatnya kita mengubah pertanyaan.
Selama ini kita terlalu sering bertanya: apa yang pernah dimiliki Aceh?
Kita perlu mulai bertanya: apa yang ingin dimiliki Aceh di masa depan?
Apakah kita ingin Aceh menjadi pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan di kawasan?
Apakah kita ingin anak-anak Aceh memiliki kualitas pendidikan yang mampu bersaing dengan siapa pun di dunia?
Apakah kita ingin ekonomi Aceh tidak hanya bertumpu pada sumber daya mentah, tetapi mampu menghasilkan produk dan teknologi?
Apakah kita ingin masyarakat Aceh memiliki literasi digital yang cukup kuat sehingga tidak mudah diprovokasi oleh hoaks?
Apakah kita ingin kebudayaan Aceh berkembang bukan hanya sebagai simbol masa lalu, tetapi menjadi kekuatan kreatif yang hidup?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin lebih penting bagi generasi mendatang daripada terus memperdebatkan apakah kedaulatan masa lalu harus dikembalikan dalam bentuk yang sama.
Kita perlu bergerak dari politik memori menuju politik imajinasi.
Memori bertanya tentang apa yang pernah kita miliki.
Imajinasi bertanya tentang apa yang belum pernah kita miliki tetapi ingin kita ciptakan.
Aceh membutuhkan keduanya.
Kita membutuhkan memori agar tidak kehilangan akar. Tetapi kita juga membutuhkan imajinasi agar tidak kehilangan masa depan.
Aceh dan Republik
Melihat Aceh dalam kerangka Republik Indonesia juga tidak berarti menghapus identitas dan sejarah Aceh bahwa Aceh saat ini memiliki sejarah sebelum Indonesia.
Keduanya merupakan kenyataan yang tidak perlu saling meniadakan.
Pengakuan terhadap sejarah Aceh tidak harus berujung pada penolakan terhadap Republik. Begitu pula menjadi bagian dari Republik tidak mengharuskan Aceh kehilangan identitas sejarahnya.
Kita dapat menjadi orang Aceh dengan identitas yang kuat sekaligus menjadi bagian dari Indonesia dengan kontribusi yang nyata.
Mungkin justru di situlah kedewasaan sejarah kita diuji: mampu menerima lebih dari satu lapisan identitas tanpa harus menjadikan salah satunya sebagai musuh.
Kedaulatan yang sesungguhnya
Pada akhirnya, kita mungkin perlu mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan kedaulatan.
Kedaulatan bukan hanya tentang siapa yang memegang kekuasaan politik atau di mana batas sebuah wilayah.
Kedaulatan juga tentang apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri.
Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik.
Apakah masyarakat memiliki ekonomi yang kuat.
Apakah petani memperoleh nilai yang layak dari hasil pertaniannya.
Apakah nelayan memiliki kehidupan yang sejahtera.
Apakah anak muda memiliki kesempatan berkembang tanpa harus meninggalkan Aceh.
Apakah masyarakat mampu membedakan fakta dari hoaks.
Apakah kita mampu menghasilkan pengetahuan, bukan hanya mengonsumsi pengetahuan.
Dan apakah kita memiliki keberanian untuk memikirkan masa depan tanpa terus-menerus dibayangi masa lalu.
Itulah kedaulatan yang perlu diperjuangkan sekarang.
Bukan untuk menghapus sejarah. Bukan untuk meniadakan Hasan Tiro. Bukan pula untuk melupakan Kesultanan Aceh.
Tetapi untuk menempatkan semuanya pada tempatnya.
Sejarah adalah ingatan. Identitas adalah fondasi. Tetapi masa depan adalah pekerjaan kita sendiri.
Hasan Tiro pernah membantu orang Aceh mengingat bahwa mereka memiliki sejarah.
Generasi kita memiliki tugas yang berbeda: memastikan bahwa sejarah tersebut tidak berhenti sebagai kebanggaan, tetapi berubah menjadi energi untuk membangun pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan masyarakat yang lebih berdaya.
Sebab pada akhirnya, Aceh tidak hanya membutuhkan kebanggaan karena pernah berdaulat.
Aceh membutuhkan kemampuan untuk berdaulat dalam menentukan masa depannya.
Kita tidak perlu kembali menjadi Aceh yang dahulu untuk menjadi Aceh yang besar.
Kita justru perlu menciptakan Aceh yang belum pernah ada.
Aceh yang berakar pada sejarah, tetapi tidak diperbudak sejarah. Aceh yang memiliki identitas, tetapi tidak takut kepada dunia. Aceh yang menjadi bagian dari Indonesia, tetapi tetap memiliki kepercayaan diri untuk berdiri dengan kekuatan dan martabatnya sendiri.
Itulah mungkin bentuk kedaulatan yang paling relevan untuk kita bicarakan hari ini.
