INFONANGGROE.COM — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026). Dalam demonstrasi ini, mahasiswa mengusung delapan poin tuntutan yang menyoroti persoalan ekonomi, penanganan korupsi, reforma agraria, arah kebijakan pemerintah, hingga porsi peran aparat di ruang publik.
Rangkaian isu yang dibawa massa aksi mencakup beberapa poin krusial, antara lain:
Penghentian bentuk tekanan negara terhadap rakyat.
Pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Perwujudan reforma agraria sejati.
Penurunan harga barang kebutuhan pokok serta BBM.
Evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penghentian program MBG dan KDMP.
Penghentian pemusatan kekuasaan, penolakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), dan pemulihan otonomi daerah.
Penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores guna mempercepat proses pemulihan.
Penghentian tindak represif serta intervensi TNI-Polri di ruang sipil, sekaligus pembubaran YON TP.
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menjelaskan bahwa rombongan mahasiswa bertolak dari kampus UI Depok sekitar pukul 11.00 WIB. Massa diproyeksikan sampai di lokasi aksi di kawasan Bundaran HI untuk memulai orasi sekitar pukul 13.00 WIB, sebagaimana dikutip dari Kompas.
Digelar sehari usai peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, momentum ini dimanfaatkan mahasiswa untuk mengkritisi kedaulatan rakyat saat ini. Yatalathof menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk evaluasi atas hakikat kemerdekaan yang dirasakan masyarakat.
Ia menyoroti berbagai persoalan mendasar yang dinilai masih jauh dari cita-cita para pendiri bangsa, mulai dari kesepakatan dagang internasional yang dianggap lebih menguntungkan pihak luar, pembatasan kebebasan berpendapat, penegakan hukum yang belum optimal, minimnya ketersediaan lapangan kerja, hingga pemenuhan jaminan pendidikan serta kesehatan gratis yang belum terealisasi penuh. Menurutnya, situasi yang terjadi saat ini telah melampaui masalah krisis ekonomi, melainkan sudah menyentuh krisis kedaulatan rakyat.
