INFONANGGROE.COM – Rencana pelepasan puluhan armada bus untuk mengangkut massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), mendadak batal. Sebanyak 24 sopir bus Kopaja yang sebelumnya telah dipesan dilaporkan membatalkan pesanan secara sepihak akibat dugaan intimidasi dari pihak tak dikenal.
Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, mengonfirmasi kabar tersebut saat ditemui di area kampus FISIP UI. Dikutip dari Kompas, Hafidz menjelaskan bahwa para pengemudi ditekan agar mencari alasan untuk tidak menjemput rombongan mahasiswa.
“Mereka disuruh membuat seribu satu alasan agar tidak bisa menjemput kami. Kejadian seperti ini tidak hanya dialami BEM UI,” ujar Hafidz.
Menurut Hafidz, pembatalan terjadi sesaat setelah para sopir menerima panggilan telepon dari pihak tertentu. Ancaman yang diterima para pengemudi bahkan berujung pada risiko kehilangan pekerjaan. Meski demikian, pihak mahasiswa menegaskan tidak menyalahkan para sopir bus yang berada dalam situasi serba salah tersebut.
Sampaikan 8 Tuntutan Utama
Kendati diwarnai kendala transportasi hingga akhirnya massa beralih menggunakan angkutan kota (angkot), aksi demonstrasi tetap berlanjut. Dalam unjuk rasa ini, BEM UI mengusung sejumlah poin tuntutan krusial bagi pemerintah.
Salah satu poin utama yang disuarakan adalah desakan agar pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai bentuk penindasan negara terhadap rakyat. Mahasiswa menilai situasi saat ini membuat masyarakat seolah masih terbelenggu di tanah air sendiri.
Selain itu, mahasiswa menyoroti persoalan ekonomi yang menghimpit masyarakat, seperti tingginya harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dari sisi tata kelola pemerintahan, BEM UI mengkritik keras indikasi pemusatan kekuasaan, penundaan Transfer Keuangan Daerah (TKD), serta menuntut pemberian otonomi daerah secara luas. Hafidz menilai gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mengarah pada sentralisasi kekuasaan.
Isu keamanan dan dwifungsi juga tak luput dari sorotan. Rombongan mahasiswa mendesak evaluasi total terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), penolakan revisi UU TNI dan Polri, serta penghentian intervensi aparat di ruang sipil, termasuk rencana pembentukan batalyon baru di berbagai daerah.
Menurut mereka, prioritas negara saat ini seharusnya berfokus pada kesejahteraan publik, seperti pemenuhan gizi anak, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan mental, ketimbang penguatan militerisasi.
Di akhir penjelasannya, BEM UI juga mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Flores pascagempa. Mereka menyayangkan pidato kenegaraan Presiden pada peringatan Hari Kemerdekaan yang dinilai melewatkan kondisi keprihatinan masyarakat di wilayah tersebut.
