Kisruh Dualisme Berakhir, Tiga Pimpinan DPRK Dari PNA Dilantik

  • Whatsapp

BANDA ACEH, INFONANGGROE.com – Partai Nanggroe Aceh (PNA) pada Pemilu 2019 lalu berhasil menempatkan kadernya sebagai Pimpinan DPRK pada enam Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu Ketua DPRK Aceh Selatan, Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Wakil Ketua DPRK Bireun dan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara.

Keenam Pimpinan DPRK dari PNA tersebut mengalami kendala sehingga tidak bisa dilantik bersamaan pimpinan DPRK dari Partai lainnya. Hal ini diakibatkan terjadinya kisruh dualisme kepemimpinan partai pasca penetapan hasil pemilu 2019. Rabu, 13 Januari 2021.

Baca juga:
Irwandi-Miswar Usul Muharuddin Cawagub, Irwansyah: Irwandi Yusuf Bukan Lagi Ketua PNA

Namun, sejak Ketua DPP PNA Versi Kongres 2017 Irwandi Yusuf merangkul kembali Miswar Fuadi sebagai Sekretaris Jendral Partai, sekaligus mengakhiri kisruh dualisme kepemimpinan di PNA. Kendala pelantikan keenam kader PNA tersebut terlihat mulai menemui titik terang. Tiga dari enam Pimpinan DPRK dari PNA sudah dilakukan pelantikan sejak beberapa hari terakhir. Diantaranya, Ketua DPRK Aceh Selatan, Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya.

Sebelumnya, Pengusulan 6 Pimpinan DPRK dari PNA sempat terkendala pasca dilaksananya Kongres Luar Biasa (KLB) PNA pada 14 September 2019 di Bireuen. Hingga memasuki bulan Desember 2020 SK kepugurusan PNA hasil KLB belum disahkan oleh Kemenkumham Aceh dengan alasan bahwa adanya kekisruhan yang harus diselesaikan oleh internal PNA.

Menurut Sekjen DPP PNA Miswar Fuadi, beberapa pengurus DPP berinisiasi untuk kembali ke SK kepengurusan PNA hasil kongres 2017 yang diketuai oleh Irwandi Yusuf.

“Buntut dari tidak keluarnya SK Kemenkumham Aceh tersebut, membuat administrasi PNA macet. Termasuk tidak ditindaklanjutinya pengusulan 6 Pimpinan DPRK dari PNA,” kata Miswar Fuadi Sekjen PNA hasil Kongres 2017.

Baca juga:
PNA Akan Konsultasi dengan Irwandi Yusuf

Lanjutnya, Untuk mengakhiri kemacetan administrasi PNA ini, kembali membuka Karena kepengurusan ini memiliki dasar hukum, yaitu SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor :W1-675.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Nanggroe Aceh.

“Alhamdulillah setelah diusulkan kembali 6 pimpinan DPRK dari PNA, tiga sudah dilantik, 1 sudah ada jadwalnya dan sisanya sedang dalam proses keluar SK. Dan untuk saat ini, proses administrasi partai baik di internal eksternal sudah lancar.” tutupnya.

Rubrik       : Politik

Pos terkait