INFONANGGROE.COM – Desakan agar aparat mengusut pihak yang diduga memprovokasi pengibaran bendera Bintang Bulan hingga berujung penembakan warga di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, mengemuka dalam aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis (5/11/2026).
Perwakilan massa aksi, Teuku Raja Aulia Habibi, meminta TNI dan kepolisian tidak menjadikan masyarakat sebagai sasaran penindakan. Ia menilai pihak yang harus bertanggung jawab adalah orang-orang yang diduga berada di balik provokasi pengibaran bendera tersebut.
Dalam orasinya, Habibi menegaskan aparat seharusnya mencari dan menangkap pihak yang menyuruh bendera itu dikibarkan, bukan menekan warga.
“Kami tegaskan kepada aparat, baik TNI maupun kepolisian, yang harusnya kalian tangkap adalah provokator-provokator yang menyuruh bendera itu dikibarkan, bukan masyarakat yang kalian tekan, bukan masyarakat yang kalian pukuli, bukan masyarakat yang kalian bunuh,” kata Habibi, dikutip dari ajnn.
Ia menjelaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kemarahan masyarakat Aceh atas insiden penembakan yang terjadi di Tiro. Menurutnya, massa yang datang tidak mewakili kelompok tertentu karena aksi digelar tanpa koordinator lapangan maupun ketua aksi, melainkan atas nama masyarakat Aceh.
Habibi juga menyoroti persoalan pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum terkait pengibaran bendera Bintang Bulan. Ia menyebut tidak semua warga memahami ketentuan yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) maupun nota kesepahaman atau MoU Helsinki.
Atas dasar itu, ia kembali meminta aparat mengusut pihak yang diduga menjadi pemicu persoalan tersebut, alih-alih menjadikan masyarakat sebagai pihak yang disalahkan.
“Jadi, jangan salahkan masyarakat. Jangan masyarakat yang ditindak, tetapi tindaklah siapa provokator di balik semua ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habibi menegaskan bahwa massa aksi tidak bermaksud menunjukkan sikap anti terhadap bendera Bintang Bulan ataupun mendukung pengibarannya. Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian dan tidak bisa dipaksakan selesai dalam waktu singkat.
Namun, ia mengingatkan agar polemik bendera tidak berkembang menjadi konflik baru yang justru merugikan masyarakat Aceh.
“Hari ini kami bukan anti kepada bendera dan kami bukan mendukung bendera itu. Dua hal yang tidak mungkin harus kita selesaikan dalam jangka waktu yang cepat, tapi jangan jadikan Aceh sebagai arena tempur,” katanya.
Aksi damai yang diikuti sejumlah pemuda Aceh itu dimulai sekitar pukul 16.07 WIB. Kegiatan berlangsung tertib hingga massa meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.30 WIB.
Setelah massa membubarkan diri, sejumlah aparat kepolisian yang sebelumnya berada di sekitar Gedung DPRA juga terlihat meninggalkan lokasi.
