ACEH TENGAH, INFONANGGROE.COM — Warga korban banjir bandang di lima kampung Kecamatan Linge akhirnya berhadapan langsung dengan pemerintah pusat dan daerah dalam Forum Musara Pakat Linge, Minggu (8/2/2026). Forum yang difasilitasi Relawan Aceh Tangguh (RAT) ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat terdampak untuk menyampaikan tuntutan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selama ini berjalan lambat pascabencana.
Kegiatan tersebut mempertemukan warga Kemukiman Jamat dengan perwakilan lintas kementerian dan pemerintah daerah, termasuk Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Dialog ini dipimpin koordinator RAT, Yulfan, sebagai upaya membuka jalur komunikasi langsung antara korban bencana dan pengambil kebijakan, tanpa sekat birokrasi.
Yulfan menegaskan, forum ini mengerucut pada empat persoalan krusial yang hingga kini belum tertangani secara tuntas, yakni terputusnya akses infrastruktur, lumpuhnya lahan pertanian warga, keterbatasan layanan kesehatan, serta krisis konektivitas telekomunikasi. Seluruh persoalan tersebut disampaikan langsung oleh warga dan ditanggapi oleh kementerian sesuai kewenangan masing-masing.
Kemukiman Jamat yang meliputi Kampung Reje Payung, Kute Reje, Jamat, Delung Sekinel, dan Linge menjadi salah satu wilayah paling terdampak banjir bandang dan longsor. Bencana tersebut tidak hanya memutus akses fisik, tetapi juga melumpuhkan layanan dasar dan sumber penghidupan warga. Tercatat sebanyak 2.761 jiwa atau sekitar 700 kepala keluarga terdampak langsung.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sekaligus Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Safrizal ZA, mengakui masih terhambatnya pemulihan infrastruktur dasar di wilayah tersebut. Ia menyebut pembangunan Jembatan Bailey sepanjang ±50 meter tengah diproses sebagai solusi akses sementara dan diajukan melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR. Penanganan ini dilakukan lintas kementerian karena menyangkut kewenangan teknis yang berbeda.
Safrizal juga menyampaikan bahwa distribusi material kelistrikan dapat dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter apabila akses darat tetap terputus. Untuk kebutuhan BBM genset, warga diminta melapor secara resmi kepada Satgas agar dapat ditangani sebagai dukungan darurat. Seluruh persoalan ini, katanya, akan dibahas dalam rapat lintas sektor Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dari sektor kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Dr. Ir. Mahfudz, M.P., menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan data koordinat dan luas lahan terdampak untuk verifikasi awal. Status kawasan menjadi faktor penentu arah kebijakan, sehingga keputusan tidak bisa diambil tanpa kejelasan legalitas wilayah. Ia menyebut sejumlah opsi skema seperti perhutanan sosial, hutan desa, hingga alih fungsi terbatas dapat dipertimbangkan, namun semuanya bergantung pada hasil verifikasi lapangan.
Sementara dari sektor kesehatan, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI, Dr. Sumarjaya, S.K.M., M.M., M.F.P., C.F.A., menyampaikan bahwa dua unit oksigen konsentrator telah dikirim untuk mendukung layanan pustu, disertai emergency kit sebagai penguatan kesiapsiagaan medis. Kemenkes juga menyiapkan penurunan Indonesia Medical Team (IMT) untuk memperkuat layanan kesehatan lapangan, termasuk opsi dukungan psikolog dan psikiater jika diajukan secara resmi oleh pemerintah daerah. Pengadaan ambulans baru disebut masih berproses dan ditargetkan rampung pada April–Mei, sementara pembiayaan tambahan SDM kesehatan dapat dilakukan jika ada usulan formal dari daerah.
Di sektor komunikasi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan konektivitas darurat agar wilayah terdampak tidak terisolasi informasi. Ia menyatakan koordinasi lintas kementerian akan diperkuat untuk memastikan pemulihan telekomunikasi berjalan seiring proses rehabilitasi sektor lainnya.
“Yang paling penting adalah kebutuhan paling mendesak masyarakat bisa segera dipenuhi. Itu butuh komunikasi yang intens dan eksekusi yang konsisten. Kami berupaya mengatasi kesulitan telekomunikasi di wilayah bencana seperti yang dilakukan hari ini, dan kami mengapresiasi peran relawan Aceh Tangguh serta seluruh tenaga medis yang bekerja di lapangan,” ujar Nezar.
Yulfan menutup forum dengan penegasan bahwa hasil dialog ini tidak boleh berhenti sebagai wacana. Seluruh kesimpulan forum akan dirumuskan dalam satu kerangka kerja pemulihan yang utuh, terukur, dan terkoordinasi.
“Kami sudah punya kesimpulan. Tantangannya sekarang adalah memastikan ini menjadi kerja nyata, bukan sekadar dokumen. Relawan dan pemerintah harus berjalan bersama. Kami tetap berdiri bersama masyarakat, dan semua hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan akan terus kami kawal dan komunikasikan,” tegas Yulfan.
