Mari kita jujur pada sejarah, bukan pada kenyamanan narasi. Jika “bendera putih” dimaknai sebagai pengakuan ketidakmampuan dan permintaan pertolongan, maka Jakarta-lah yang paling awal dan paling menentukan mengibarkannya, dan Aceh yang selalu menjawab.
Dalam fase paling krusial Republik Indonesia (1945–1949), Jakarta mengibarkan bendera putih setidaknya dalam tiga momen hidup-mati. Pertama, ketika kas negara kosong dan Republik tak mampu membiayai dirinya sendiri. Presiden Soekarno datang ke Aceh untuk meminta bantuan. Aceh menjawab dengan mengumpulkan emas rakyat, tanpa syarat, tanpa perjanjian politik. Kedua, ketika Republik tidak memiliki alat negara untuk bertahan dan berdiplomasi. Dari emas rakyat Aceh dibeli pesawat Seulawah RI-001, pesawat pertama milik Republik Indonesia, yang membuka jalur logistik dan diplomasi di tengah blokade Belanda. Ketiga, ketika Republik “dinyatakan mati” oleh propaganda Belanda setelah para pemimpin nasional ditangkap. Aceh menyelamatkan legitimasi Republik melalui Radio Rimba Raya, menyiarkan kepada dunia bahwa Indonesia masih hidup.
Tiga peristiwa ini bukan catatan kecil. Inilah fondasi keberlangsungan Republik. Dan pada setiap momen itu, Aceh membantu secara tulus, cepat, dan total, tanpa nego, tanpa catatan utang, tanpa tuntutan imbalan. Jakarta mengibarkan bendera putih lebih dulu dan lebih menentukan. Aceh selalu merespons tanpa perhitungan.
Hari ini, bendera putih berkibar di Aceh, secara literal. Dilorong, jalan protokol, di kampung-kampung terdampak bencana, di ruang hidup masyarakat yang kehabisan cara untuk didengar. Bendera itu bukan simbol menyerah, melainkan sinyal darurat kemanusiaan.
Pertanyaannya sebenarnya sederhana, siapa yang paling sering mengibarkan bendera putih dalam sejarah Republik ini? Secara historis, jawabannya adalah Jakarta saat negara tak sanggup membiayai dirinya sendiri, tak memiliki alat negara, dan kehilangan legitimasi internasional. Aceh membaca semua itu dan menjawab tanpa syarat. Sebaliknya, Aceh hampir tidak pernah mengibarkan bendera putih. Baru pada bencana kali inilah simbol itu muncul, bukan sebagai kebiasaan, melainkan sebagai tanda bahwa situasi benar-benar darurat dan daya tahan sosial telah mencapai batasnya.
Ketika Jakarta mengibarkan bendera putih, Aceh menjawab tanpa syarat. Ketika Aceh mengibarkan bendera putih, Jakarta menunda, mengontrol, bahkan diam. Dulu, Jakarta meminta tolong agar Republik tidak mati. Hari ini, Aceh meminta tolong agar rakyatnya tidak mati
Karena itu, bendera putih yang berkibar di Aceh hari ini bukanlah tanda menyerah, melainkan jeritan sejarah yang kembali dipanggil. Ia mengingatkan kita bahwa Republik ini pernah diselamatkan oleh daerah yang tak pernah meminta imbalan. Jika kini jeritan itu diabaikan, maka yang sebenarnya runtuh bukan hanya rumah-rumah warga yang terendam, tetapi ikatan batin yang dulu membuat bangsa ini bertahan. Dan bila suatu hari Republik kembali membutuhkan pertolongan, sejarah akan mencatat dengan getir, Aceh pernah menjawab bendera putih Jakarta, tetapi Jakarta memilih berpaling saat Aceh mengibarkannya.
Sejarah adalah cermin yang jujur, meski sering kali kita lebih memilih untuk membelakanginya demi kenyamanan narasi kekinian. Pertanyaan “siapa yang lebih sering mengibarkan bendera putih” telah menemukan jawabannya dalam fakta-fakta keras yang tak terbantahkan, Jakarta telah lebih dulu dan lebih menentukan melakukannya, sementara Aceh telah berulang kali menjadi penyelamat yang diam dan tanpa syarat.
Kini, ketika bendera putih berkibar di antara banjir dan lumpur di Aceh, ia bukan sekadar kain putih. Ia adalah metafora yang hidup, sebuah jeritan sejarah yang meminta pertanggungjawaban. Jeritan itu mengingatkan kita bahwa jiwa Republik ini pernah diselamatkan oleh kesetiaan tanpa hitung-hitungan. Jika hari ini jeritan itu dijawab dengan sikap arogan dengan klaim bahwa Jakarta “tidak perlu mengurus derita mereka” karena merasa memiliki data, logika, dan rencana yang lebih unggul maka yang sedang diurus bukanlah kemanusiaan, melainkan gengsi elit dan eksperimen politik sesaat.
Pesan yang tersirat dari narasi di warung-warung kopi itu semakin keras bergema, “Dulu, perang berhenti karena air laut. Kini, perang mungkin akan dimulai karena air gunung.” Metafora ini dalam dan menggetarkan. Dulu, tsunami 2004 meluluhlantakkan Aceh, namun justru membawa gelombang perdamaian setelah konflik panjang. Kini, banjir bandang yang menyapu Aceh berpotensi meluluhlantakkan sesuatu yang lebih mendasar, ikatan batin dan kepercayaan yang menjadi pondasi persatuan.
Jika bendera putih Jakarta dulu dijawab Aceh dengan emas dan pengorbanan, sementara bendera putih Aceh hari ini dijawab dengan penundaan dan pengabaian, maka sejarah sedang mencatat sebuah pengingkaran. Dan bangsa yang melupakan sejarahnya, yang menutup telinga pada jeritan yang pernah menyelamatkannya, sedang membangun rumah di atas fondasi yang retak.
Pada akhirnya, persatuan sejati bukanlah tentang siapa yang berkuasa atau siapa yang benar menurut data. Persatuan sejati adalah tentang siapa yang mendengar, siapa yang datang, dan siapa yang mengulurkan tangan tanpa syarat ketika bendera putih dikibarkan, siapa pun yang mengibarkannya. Aceh telah membuktikan itu di masa lalu. Kini, giliran Republik membuktikannya. Jika tidak, yang tenggelam bukan hanya kampung-kampung di Aceh, tetapi juga janji kesetiaan yang pernah menyelamatkan Indonesia dari kematian.
*) PENULIS adalah Yulfan, S.H., M.H. Relawan Kemanusiaan berkerja pada Kantor Hukum Yulfan & Rekan.
