ACEH TAMIANG, INFONANGGROE.COM – Klaim Bupati Aceh Tamiang yang menyebut tidak ada lagi desa terisolir pascabanjir bandang dan longsor menuai pertanyaan dari masyarakat terdampak. Pernyataan tersebut dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan. Hingga kini, masih terdapat desa yang terputus akses dan hidup dalam situasi darurat, salah satunya Desa Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Irfan Maulana, pemuda Desa Tanjung Gelumpang, desa tersebut masih mengalami keterisolasian total. Akses jalan utama menuju desa rusak parah dan terputus akibat longsor serta abrasi sungai yang terjadi saat banjir bandang. Akibatnya, kendaraan tidak dapat melintas dan aktivitas warga lumpuh.
“Jalan putus total. Sampai sekarang belum bisa dilalui kendaraan. Kami masih terisolasi,” ujar Irfan Maulana.
Selain akses darat, warga juga masih menghadapi keterbatasan serius lainnya. Listrik belum menyala, jaringan komunikasi tidak tersedia, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga masih jauh dari memadai. Kondisi ini membuat distribusi bantuan dan mobilitas warga sangat terbatas.
Irfan juga menyoroti narasi bantuan yang selama ini difokuskan pada Desa Lubuk Sindup. Menurutnya, sejak awal Lubuk Sindup masih dapat diakses melalui jalur darat dan tidak sepenuhnya terisolasi. Namun, desa yang berada tepat di depannya, yakni Tanjung Gelumpang, justru mengalami kerusakan jalan paling parah dan hingga kini belum mendapatkan perhatian serius.
“Seakan-akan masalah hanya sampai Lubuk Sindup. Padahal di depan Lubuk Sindup, jalan ke Tanjung Gelumpang putus total, longsor, dan hilang dibawa arus sungai,” katanya.
Distribusi logistik yang diklaim telah masuk ke seluruh desa juga dinilai belum menjawab persoalan utama. Bantuan yang diterima mayoritas berupa beras dan sembako, sementara warga masih kesulitan mendapatkan air bersih dan tidak memiliki sarana hidup layak.
Menurut Irfan, masuknya bantuan tidak serta-merta membuat kondisi desa menjadi aman. Ratusan warga kehilangan rumah akibat banjir dan longsor. Hingga kini, banyak dari mereka masih tinggal di gubuk-gubuk darurat yang tidak layak huni.
“Kalau hujan, kami basah. Siang kepanasan, malam dikepung nyamuk. Risiko penyakit seperti DBD dan muntaber sangat besar,” ujarnya.
Terputusnya akses jalan juga berdampak langsung pada perekonomian warga. Masyarakat tidak bisa keluar desa untuk bekerja atau menjual hasil pertanian. Kondisi ini membuat mereka kehilangan sumber penghasilan dan sepenuhnya bergantung pada bantuan.
“Selama jalan belum dibuka, kami tetap terisolasi. Bantuan hanya cukup untuk bertahan hari ini, bukan untuk hidup ke depan,” kata Irfan.
Irfan menilai narasi yang menyebut Aceh Tamiang telah aman berpotensi menyesatkan dan berbahaya. Jika pemerintah pusat menganggap kondisi sudah terkendali, dikhawatirkan perhatian dan bantuan akan dihentikan lebih cepat, sementara warga masih hidup dalam penderitaan.
“Di atas kertas mungkin aman, tapi di lapangan kami masih sengsara,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, masif, dan berkelanjutan.
“Aceh Tamiang akan pulih, tapi tanpa bantuan nasional bahkan internasional, itu akan sangat lama. Satu hari saja masyarakat hidup sengsara itu sudah terlalu berat,” tutup Irfan.
Hingga saat ini, warga Aceh Tamiang masih berharap adanya langkah konkret dari pemerintah agar akses jalan segera dibuka, kebutuhan dasar terpenuhi, dan kehidupan mereka dapat kembali pulih secara manusiawi.
