*) Oleh: Avicenna Al Maududdy, M.Hum

Dayah di Aceh bukan sekadar lembaga pendidikan agama. Ia adalah sistem peradaban yang telah melahirkan generasi ulama, pemimpin, dan cendekiawan yang menghidupkan denyut spiritualitas masyarakat Aceh selama ratusan tahun. Dari dayah-dayah inilah muncul gagasan, moralitas, dan nilai-nilai sosial yang menjadi fondasi kehidupan keislaman masyarakat. Namun dalam arus zaman yang semakin dikendalikan oleh media massa dan algoritma digital, wajah dayah kini juga ikut terbentuk melalui bingkai layar—baik televisi, portal berita, maupun media sosial. Di titik inilah muncul pertanyaan penting: bagaimana media membingkai (framing) dayah, dan sejauh mana framing tersebut mempengaruhi persepsi sosial masyarakat Aceh?

Dalam teori komunikasi, framing adalah proses di mana media memilih dan menyoroti aspek tertentu dari suatu realitas untuk ditonjolkan. Robert Entman menyebut bahwa framing adalah cara media “menentukan masalah, menafsirkan sebab, menilai moral, dan merekomendasikan solusi”. Dengan kata lain, media tidak sekadar menampilkan realitas, tetapi juga membentuk makna tentang realitas itu sendiri. Maka, ketika media memberitakan dayah, yang tampil di ruang publik bukan hanya informasi tentang lembaga keagamaan, melainkan juga tafsir sosial terhadap posisi dayah dalam masyarakat modern.

Sayangnya, bingkai media terhadap dayah sering kali tidak utuh. Ada kecenderungan sebagian media menggambarkan dayah dalam dua ekstrem: di satu sisi, sebagai benteng moral dan penjaga tradisi Islam; di sisi lain, sebagai simbol konservatisme yang dianggap kurang adaptif terhadap perubahan zaman. Berita-berita tentang dayah biasanya hanya muncul ketika terjadi peristiwa besar, misalnya konflik internal, isu kekerasan, atau pernyataan kontroversial seorang ulama. Framing semacam ini mempersempit makna dayah hanya pada aspek yang problematis, sementara dimensi lain—seperti inovasi pendidikan, peran sosial, dan kontribusi ekonomi santri—jarang mendapatkan porsi liputan yang proporsional.

Padahal, jika kita menengok ke lapangan, banyak dayah di Aceh kini telah mengalami transformasi besar. Mereka tidak hanya mengajarkan kitab kuning, tetapi juga memasukkan pelajaran umum, teknologi, dan keterampilan hidup ke dalam kurikulum. Sejumlah dayah bahkan menginisiasi program kewirausahaan santri, koperasi pesantren, hingga pengembangan media dakwah digital. Santri tidak lagi terbatas pada dunia keilmuan agama, melainkan juga terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dayah sedang beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Namun sayangnya, dinamika ini jarang terangkat dalam pemberitaan arus utama.

Kecenderungan media yang lebih menyoroti konflik dan kontroversi daripada inovasi dan kolaborasi menimbulkan distorsi makna di masyarakat. Dayah yang sebenarnya tengah melakukan reformasi struktural dan kultural justru tampak stagnan di mata publik. Padahal, dari perspektif sosiologi pengetahuan, representasi media dapat membentuk kesadaran kolektif masyarakat tentang suatu institusi. Jika media terus-menerus membingkai dayah sebagai lembaga konservatif, maka citra sosial dayah pun akan tertanam sebagai entitas yang tertutup dan anti-modernitas sebuah persepsi yang jelas tidak sepenuhnya benar.

Lebih jauh, framing media terhadap dayah juga berimplikasi pada politik kebudayaan Aceh. Dayah adalah simbol identitas religius sekaligus budaya Aceh yang khas. Ketika citra dayah dalam media menjadi bias, maka yang terganggu bukan hanya reputasi lembaga, tetapi juga simbol kebudayaan Islam lokal. Hal ini berpotensi menimbulkan jarak antara generasi muda Aceh yang tumbuh dalam budaya digital dengan nilai-nilai tradisional yang diajarkan di dayah. Generasi muda yang mengenal dayah hanya melalui berita di layar berisiko kehilangan konteks historis dan sosialnya. Mereka mungkin mengenal dayah sebagai “institusi tua” tanpa mengetahui bahwa dayah juga pernah menjadi motor penggerak kemerdekaan, pendidikan rakyat, dan rekonsiliasi pascakonflik.

Sudah saatnya media memandang dayah bukan sekadar objek liputan, tetapi sebagai mitra dalam membangun narasi sosial yang lebih berimbang. Media memiliki tanggung jawab moral untuk menampilkan realitas dayah secara holistik: memperlihatkan bagaimana ulama dan santri menjadi pelopor perubahan sosial, bukan hanya penjaga status quo. Liputan mendalam, feature sosial, dan dokumenter berbasis riset bisa menjadi jalan untuk menampilkan wajah dayah secara manusiawi dan progresif. Dengan cara itu, media tidak hanya menyalurkan informasi, tetapi juga membangun jembatan antara tradisi dan modernitas.

Sebaliknya, pihak dayah juga perlu belajar memanfaatkan media sebagai ruang dakwah dan komunikasi publik. Selama ini, banyak dayah yang pasif menghadapi pemberitaan media, sehingga framing negatif sulit dilawan. Keterlibatan aktif santri dan teungku dalam menulis opini, membuat konten edukatif, atau menjalin hubungan dengan jurnalis dapat menjadi strategi baru dalam membangun citra positif dayah di ruang publik. Dunia komunikasi digital bukan ancaman, melainkan peluang baru untuk memperluas pengaruh sosial dan moral dayah di tengah masyarakat yang semakin kompleks.

Maka dari itu, sudah saatnya kita melangkah dari layar ke realitas. Media perlu berani membingkai dayah secara lebih jernih, sementara dayah perlu membuka diri dan berpartisipasi dalam ruang komunikasi modern. Dayah tidak akan kehilangan jati dirinya dengan beradaptasi; justru dengan keterbukaan, nilai-nilainya akan lebih mudah dipahami oleh generasi baru Aceh yang tumbuh dalam ekosistem digital. Media dan dayah sama-sama memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan narasi sosial yang sehat narasi tentang pendidikan, perdamaian, dan kebudayaan Islam yang membangun.

Di masa depan, keberhasilan Aceh bukan hanya diukur dari kemajuan ekonominya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakatnya memahami akar peradabannya. Dan akar itu tumbuh di dayah. Selama media mampu menampilkan realitas dayah dengan adil dan berimbang, selama santri berani berbicara dan berinteraksi dengan dunia luar, maka dari layar hingga ke realitas, cahaya ilmu dari dayah akan tetap menyinari Aceh tanpa redup oleh bingkai yang keliru.

Dari layar ke realitas, dayah di Aceh tetap menjadi cahaya moral yang tak padam. Namun agar cahayanya tidak tertutup debu persepsi, dibutuhkan kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam dan media yang berintegritas. Media yang adil akan memantulkan cahaya itu dengan jernih, bukan dengan distorsi. Sebab, masa depan Aceh tidak akan lahir dari wacana yang timpang, melainkan dari keseimbangan antara ilmu, iman, dan narasi yang benar tentang realitas sosialnya.

*) PENULIS adalah Dosen Tetap Prodi Pengembangan AMasyarakat Islam di Universitas Islam Al-Aziziyah indonesia (UNISAI) Samalanga, Kabupaten Bireun, Aceh