Warga Bantaran Sungai Krueng Aceh Akan Digusur, Khubbie : Pemerintah Seharusnya Jadi Tameng Rakyat

  • Whatsapp

ACEH BESAR, INFONANGGROE.com – Kisah pilu kini harus menerpa masyarakat daerah aliran sungai (das) Krueng Aceh tepat di peringatan ke-75 tahun Indonesia merdeka. Kepiluan itu bermula dikala Bupati Aceh Besar Marwardi Aly mengeluarkan surat perintah bernomor 614/2804 tanggal 06 Juli 2020, yang ditujukan kepada masyarakat yang mengelola kawasan DAS Krueng Aceh untuk membongkar semua membongkar bangunan permanen dan memotong tumbuhan besar yang ada di bantaran sungai.

Anggota DPRK Aceh Besar, Khubbie Elrisal secara tegas mengatakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Besar tersebut sangat tidak merakyat, pasalnya tindakan tersebut akan berdampak secara sosial maupun ekonomi kepada masyarakat.

Baca juga:
Harimau Terkam Ternak di Aceh Jaya, Warga Resah

“Sebagai wakil Rakyat, kita berharap ada tindakan yang lebih berpihak kepada rakyat oleh Pemkab Aceh Besar dalam penertiban dan pembongkaran tersebut karena ada ratusan bahkan lebih seribuan masyarakat bergantung hidup disana, semestinya ini harus dipertimbangkan secara bijak,” ungkap Khubbie Elrisal kepada media ini, Senin (17 Agustus 2020).

Menurut politisi Gerindra itu, sebelum lahan itu di kelola menjadi produktif oleh masyarakat, daerah tersebut merupakan kawasan yang rawan kriminal.

“Di kawasan bantaran sungai Cot Iri itu dulu sering terjadi kriminal, perampokan, asusila bahkan pernah terjadi pembunuhan. Lalu, masyarakat berinisiatif mengelola kawasan tersebut menjadi kawasan yang produktif, menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

“Ketika masyarakat sudah mengelola lahan di kawasan tersebut hingga menjadi produktif, semestinya pemerintah menyokong mulai dari membangun akses jalan yang baik, atau bantuan permodalan dan sebagainya. Ini kan sangat miris, bukannya ditolong malah mau digusur,” ujarnya.

Baca juga:
Seluruh Kepala Desa kecamatan Teluk Dalam Adakan Silaturahmi Di Wisata Mangrove

Masih kata Khubbie, semestinya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi. Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jadi, lanjut Khubbie, output dan outcome sesungguhnya dari program yang dilakukan pemerintah/ negara itu untuk kemakmuran rakyat. Jika pemerintah juga memaksakan kehendak untuk menggusur rakyat yang telah berupaya menjadikan lahan yang terlantar menjadi produktif, maka patut dipertanyakan apakah tujuan pemerintah saat ini memiskinkan rakyat, membuat hadirnya pengangguran baru dan sebagainya.

“Memang kawasan tersebut tanah negara. Semestinya pemerintah bukan menggusur tetapi mengatur manajemennya bagaimana kawasan tersebut tetap produktif dan dapat digunakan masyarakat. Lalu tidak mengganggu daerah aliran sungai serta dapat menghasilkan PAD,” jelasnya.

Khubbie menyebutkan, semestinya pemerintah bersyukur ketika masyarakat berpartisipasi dalam menjaga aliran sungai dan memanfaatkan kawasan yang dulunya terlantar dan kawasan lahan kriminal.

Baca juga:
Abrar Zym : Pimpin Doa Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-75

“Saat ini partisipasi masyarakat untuk meproduktifkan lahan yang dulunya terlantar sudah terlaksana. Kawasan yang dulunya kumuh bahkan sudah jadi kawasan wisata, inikan sudah meringankan beban pemerintah. Harusnya pemerintah bersyukur bukan menggusur,” tegas Khubbie mengaku geram.

Seyogyanya, kata pemerintah aceh besar jauh jauh hari melakukan langkah preventif, sehingga dengan sudah berkembangnya daerah itu seperti sekarang harus dilakukan penertiban.

Khubbie menambahkan, pemkab Aceh Besar seyogyanya mengelola potensi yang telah berkembang dengan baik. Seperti halnya pemerintah Kota banda aceh, yang malah cafe di bantaran sungai menjadi icon baru usaha kuliner mereka.

“Pemerintah Aceh Besar seharusnya menjadi tameng bagi rakyatnya bukan malah sebaliknya. Kita contohkan saja sebanyak 172 kepala keluarga mengantungkan hidupnya di salah satu objek wisata kuliner cafe ngohya. Mereka akan terancam ekonominya jika pemerintah bertindak sembrono, belum lagi masyarakat lainnya,” kata anggota DPRK Perwakilan Dapil V Aceh Besar itu.

Dia juga meminta agar Pemkab Aceh Besar mencarikan jalan keluar terbaik untuk menyelamatkan nasib rakyat setempat.

“Kita meminta adanya win win solution yang dapat diterima oleh semua pihak. Kita abdi rakyat sudah sepatutnya kita memberi yang terbaik buat rakyat,” pungkasnya. (*)

Rubrik       : Nanggroe

Pos terkait