INFONANGGROE.COM – Desakan pencopotan Kepala SMA Negeri 1 Simpang Ulim mengemuka setelah aksi demonstrasi ratusan siswa di lingkungan sekolah tersebut. Wakil Ketua Komisi III DPRK Aceh Timur, Abdul Muthalib, meminta Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtalamuddin, mengambil tindakan menyusul sejumlah persoalan yang mencuat di sekolah itu.
Abdul Muthalib menyampaikan desakan tersebut setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan mendengarkan keterangan langsung dari guru dan murid. Ia menilai berbagai keluhan yang muncul perlu ditindaklanjuti secara serius agar tidak berlarut-larut.
Dalam keterangannya, Abdul Muthalib menegaskan bahwa hasil pertemuan dengan para guru dan siswa menjadi dasar permintaannya kepada Dinas Pendidikan Aceh.
“Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk mencopot Kepala SMAN 1 Simpang Ulim. Kami telah melakukan rapat dengar pendapat dengan mendengarkan langsung keterangan dari guru dan murid terkait persoalan yang terjadi di sekolah tersebut,” ujar Abdul Muthalib, dikutip dari orinews.
Selain persoalan komunikasi antara pimpinan sekolah dan guru, rencana pemindahan tugas sejumlah guru juga menjadi perhatian. Abdul Muthalib menyebut kepala sekolah tersebut baru menjabat sekitar delapan bulan, tetapi persoalan etika komunikasi dinilai perlu mendapat evaluasi.
Ia menegaskan bahwa hubungan profesional di lingkungan pendidikan harus tetap dijaga dan persoalan yang muncul akan terus dipantau.
“Ada etika yang harus dijaga dalam berkomunikasi dengan guru. Selain itu, ada beberapa guru yang sudah masuk dalam catatan rencana pemindahan tugas. Persoalan ini akan kami kawal sampai tuntas,” tegasnya.
Sorotan lainnya tertuju pada penebangan pohon di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan revitalisasi. Menurut Abdul Muthalib, pembangunan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan tetap perlu didukung, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan guru dan siswa serta dampaknya terhadap lingkungan sekolah.
Ia mencontohkan kegiatan Jumat Berkah yang selama ini dilakukan guru dan siswa di bawah pepohonan. Setelah pohon-pohon tersebut ditebang, kegiatan itu disebut terpaksa ditunda lantaran belum tersedia lokasi pengganti yang memadai.
Abdul Muthalib menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi sebelum pekerjaan pembangunan dilaksanakan. Apabila fasilitas yang selama ini digunakan harus dihilangkan, menurutnya, perlu disiapkan alternatif agar kegiatan sekolah tidak terganggu.
Di sisi lain, ia turut menyoroti dugaan ancaman terkait jabatan dalam hubungan antara pimpinan sekolah dan guru. Ia mengingatkan agar persoalan internal diselesaikan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan tekanan yang berpotensi mengganggu suasana kerja di sekolah.
“Di sekolah tidak boleh ada budaya ancam-mengancam soal jabatan. Jika ada persoalan, selesaikan melalui mekanisme yang benar. Ini harus segera disikapi,” tegas politikus Partai Demokrat tersebut.
Desakan pencopotan kepala sekolah itu disampaikan setelah DPRK Aceh Timur menyerap aspirasi guru dan siswa. Meski demikian, penjelasan dari Kepala SMAN 1 Simpang Ulim dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh masih diperlukan untuk memperjelas persoalan komunikasi, rencana pemindahan tugas guru, serta pertimbangan penebangan pohon dalam proyek revitalisasi.
Penyelesaian persoalan tersebut dinilai perlu dilakukan melalui pemeriksaan terhadap setiap keluhan dan penjelasan atas keputusan yang dipersoalkan, dengan tetap mengutamakan kepentingan siswa.
