INFONANGGROE.COM – Konten kreator sekaligus aktivis Ferry Irwandi membawa persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia ke forum pertemuan media internasional di New York, Amerika Serikat. Agenda yang awalnya disiapkan untuk memperluas jaringan profesional itu akhirnya beralih menjadi pembahasan mengenai krisis lingkungan di Tanah Air.
Ferry mengungkapkan, undangan dari YouTube tersebut telah diterimanya sekitar enam bulan lalu. Ia mendapat kesempatan bertemu dengan sejumlah petinggi media internasional, termasuk BBC, The Guardian, dan Bloomberg, untuk membahas pengembangan media digital yang digarapnya melalui Malaka dan Trifellas.
Namun, situasi karhutla di Indonesia membuatnya mengubah prioritas pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
“Awalnya, saya mempersiapkan event ini untuk networking, pitching dsb, kali-kali bisa go internasyienel gitu ya. Tapi apa yang terjadi sekarang, mengubah semuanya, akhirnya agenda utama saya adalah kebakaran hutan,” tulis Ferry dalam unggahan di Threads, Rabu (7/10/2026), dikutip dari kumparan.
Menurut Ferry, pembahasan mengenai kebakaran hutan Indonesia mendapat tanggapan positif dari sejumlah perwakilan media internasional. Ia berharap perhatian tersebut dapat memperluas diskusi global mengenai perlindungan hutan di Indonesia.
Pelajari Teknologi AS hingga Aturan Kehutanan Spanyol
Selain mengangkat persoalan karhutla, Ferry juga mempelajari sejumlah pendekatan yang digunakan negara lain untuk menangani kebakaran hutan.
Salah satunya adalah AlertCalifornia di Amerika Serikat, sistem pemantauan yang memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi dan mengawasi potensi kebakaran. Ia juga menyoroti regulasi kehutanan Spanyol, Ley de Montes, yang mengatur perlindungan kawasan hutan setelah terbakar.
Berdasarkan Pasal 50 aturan tersebut, perubahan fungsi lahan hutan yang terbakar pada prinsipnya dilarang selama sedikitnya 30 tahun. Ketentuan ini bertujuan memberi kesempatan bagi hutan untuk pulih sekaligus mencegah alih fungsi lahan pascakebakaran.
Meski demikian, aturan itu memungkinkan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti ketika perubahan fungsi lahan telah direncanakan sebelum kebakaran atau terdapat kepentingan publik yang memenuhi persyaratan hukum.
Ferry mengaku memperoleh sejumlah informasi mengenai pendekatan penanganan karhutla dari pertemuannya dengan para pelaku media internasional.
“Selain itu, dari teman-teman media lain, saya juga mendapatkan beberapa solusi penanganan, dari mulai pemanfaatan teknologi di California sampai regulasi di Spanyol,” tulisnya.
Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mencari solusi penanganan karhutla yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Meski menyoroti aturan Spanyol mengenai larangan alih fungsi hutan selama 30 tahun, Ferry belum mengajukan usulan resmi agar kebijakan itu diterapkan langsung di Indonesia.
Sebelumnya Galang Dana untuk Hutan Kalimantan
Kepedulian Ferry terhadap perlindungan lingkungan juga terlihat melalui gerakan penggalangan dana bersama aktivis konservasi Andrew Kalaweit. Inisiatif patungan untuk hutan Kalimantan itu berhasil menghimpun dana hingga miliaran rupiah dalam waktu relatif singkat.
Dana tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas lembaga lokal dan mendukung upaya perlindungan kawasan hutan.
Meski mendapat dukungan masyarakat, gerakan itu turut menuai kritik. Sejumlah pihak menyoroti risiko pengalihan tanggung jawab perlindungan hutan dari pemerintah dan perusahaan kepada masyarakat. Pentingnya menjaga hak serta kendali masyarakat adat dan warga lokal dalam program konservasi juga menjadi perhatian.
Kini, Ferry kembali mendorong perhatian terhadap persoalan karhutla melalui forum internasional. Ia berharap pengalaman negara lain dan pembahasan bersama pelaku media global dapat membuka ruang bagi solusi jangka panjang untuk melindungi hutan Indonesia.
