INFONANGGROE.COM – Angin segar akhirnya berembus bagi warga desa di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh yang fasilitas umumnya luluh lantak diterjang bencana. Harapan untuk kembali menikmati akses pendidikan usia dini dan air bersih kini di depan mata, seiring turunnya lampu hijau dari pemerintah pusat terkait dana pemulihan.
Komitmen kebangkitan pascabencana ini ditegaskan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto. Seusai melangsungkan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (2/9/2026), Yandri memastikan bahwa usulan anggaran untuk merenovasi fasilitas desa telah disetujui.
“InsyaAllah sebentar lagi. Kita sudah ada datanya. Semua (fasilitas desa) yang Sumut, Aceh, dan Sumbar akan kita langsung eksekusi setelah dananya InsyaAllah sebentar lagi turun,” ujar Yandri, dikutip dari Kompas.
Yandri merinci, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 58 miliar pada tahap pertama ini. Dana tersebut secara khusus akan difokuskan untuk menghidupkan kembali denyut aktivitas warga di wilayah terdampak. Target eksekusinya pun sangat terukur, yakni menyasar infrastruktur vital yang berada di bawah wewenang Kemendes PDT.
“Kita biasanya kalau Kementerian Desa memang pasca-bencana, ya (diperbaiki). Misalkan kayak di Sumut, Aceh itu kita akan membenahi fasilitas yang ada di desa. Mungkin PAUD atau sumber air bersih dan lain sebagainya,” jelasnya. Ia menjamin, seluruh perbaikan yang menjadi ranah kementeriannya akan digarap secara maksimal.
Respons Cepat untuk Gempa NTT
Tidak hanya memfokuskan perhatian di Pulau Sumatera, radar kepedulian Kemendes PDT juga mengarah ke Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum lama ini diguncang gempa bumi.
Untuk merespons krisis tersebut, Yandri menyebut tim khusus dari kementerian telah diterjunkan langsung ke titik-titik bencana. Mereka bertugas melakukan pemetaan mendalam guna mendata mana saja fasilitas fisik yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat, sehingga intervensi bantuan nantinya tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya di lapangan, Kemendes PDT tentu tidak akan berjalan sendirian. Pemulihan pascabencana membutuhkan kolaborasi yang solid, sehingga koordinasi lintas sektoral dengan berbagai kementerian dan lembaga terus diperkuat.
Nantinya, pembagian tugas akan dipetakan dengan cermat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah akan memilah secara rinci mana fasilitas yang masuk dalam tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kemendes PDT. Melalui sinergi konstruktif ini, pemerintah menargetkan warga di daerah terdampak bisa segera bangkit dan kembali beraktivitas normal.
