INFONANGGROE.COM – Pembangunan dua Puskesmas di Kabupaten Aceh Besar yang menelan biaya hingga miliaran rupiah hingga kini belum dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat setempat. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah Puskesmas Kecamatan Mesjid Raya dan Puskesmas Pulau Nasi.
Kondisi belum optimalnya pengoperasian kedua Puskesmas tersebut memicu kritik keras dari Anggota DPRK Aceh Besar Fraksi PKS, Zulfikar Aziz. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raqan Kabupaten Aceh Besar terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 pada Rabu (19/8/2026).
Dalam kesempatannya, Zulfikar mendesak Dinas Kesehatan Aceh Besar untuk bergerak cepat merampungkan urusan administrasi dan akreditasi yang menjadi penghambat utama beroperasinya kedua fasilitas kesehatan pendukung tersebut.
Sebagai informasi, Puskesmas Mesjid Raya dibangun pada tahun 2024 dengan menguras dana sekitar Rp 10 miliar. Kendati bangunan fisik dan perlengkapannya telah tersedia, gedung baru ini belum bisa melayani pasien lantaran terkendala akreditasi serta kelengkapan administrasi untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Dikutip dari serambinews, Zulfikar Aziz menegaskan, “Jangan gara-gara sifatnya administrasi, masyarakat ini kita korbankan pelayanan kesehatannya dengan fasilitas yang sudah ada.”
Ia menerangkan bahwa Puskesmas anyar tersebut padahal sudah dilengkapi sarana pendukung, seperti tempat tidur rawat inap. Namun, karena klaim BPJS belum bisa diberlakukan di sana, warga terpaksa berobat kembali ke Puskesmas lama yang berada di dekat kawasan masjid.
Padahal, kondisi bangunan lama sangat memprihatinkan karena berukuran sempit, kecil, dan serba terbatas. Di sisi lain, gedung baru yang dibiarkan kosong terlalu lama justru mulai rusak dan kehilangan sejumlah barang pendukung. Kabel listrik dilaporkan raib, pasokan air tidak ada, serta atap gedung mengalami kebocoran. Kondisi ini membuat bangunan yang terbilang baru tersebut berpotensi membutuhkan rehabilitasi ulang sebelum sempat difungsikan.
Masalah serupa menimpa Puskesmas Pulau Nasi yang didirikan dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp 3,1 miliar. Gedung pelayanan kesehatan tersebut telah lama tak kunjung difungsikan hingga berujung terbengkalai, lagi-lagi akibat persoalan akreditasi yang tak kunjung tuntas.
Sorotan ini, lanjut Zulfikar, menjadi pelajaran berharga akan pentingnya matang dalam perencanaan sejak awal. Pemerintah daerah diminta tidak hanya berfokus pada pekerjaan fisik atau proyek semata, melainkan wajib memastikan dokumen kesehatan, kelayakan lingkungan, pengelolaan limbah, hingga kesiapan operasional terpenuhi sebelum pembangunan dijalankan.
Selain menuntut ketegasan Dinas Kesehatan, ia juga meminta kontraktor atau pihak ketiga untuk bertanggung jawab memperbaiki kerusakan gedung Puskesmas Mesjid Raya. Zulfikar mempertanyakan skema penahanan dana pemeliharaan oleh pihak penyedia jasa sebelum fasilitas tersebut resmi dimanfaatkan secara penuh demi menjamin kualitas bangunan.
