ACEH BESAR – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Abulyatama (Unaya), Rahmad Fauzi, angkat bicara terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang memutuskan untuk tidak menggunakan data desil (basis data terpadu) dalam penyaluran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Meski menilai langkah tersebut sebagai terobosan yang memihak rakyat, Rahmad Fauzi menegaskan perlunya transparansi anggaran agar kebijakan ini tidak menjadi polemik di kemudian hari.
“Kami mengapresiasi niat Bupati Abdya yang ingin mempermudah akses kesehatan tanpa sekat desil. Namun, sebagai mahasiswa, kami wajib mempertanyakan: pakai dana apa? Jangan sampai niat baik ini justru menabrak aturan tata kelola keuangan atau hanya menjadi janji manis yang membebani APBK tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar Rahmad Fauzi dalam keterangan tertulisnya. Sabtu (9/5/2026)
Menghindari ‘Bola Panas’ di Masyarakat
Rahmad menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah kunci. Menurutnya, tanpa penjelasan rinci mengenai sumber pendanaan, kebijakan ini rentan menjadi “bola panas” dan memicu kegaduhan politik maupun sosial.
Mendukung Pro-Rakyat, Mengawal Pro-Aturan
Ketua BEM Unaya ini menyatakan bahwa pihaknya tidak dalam posisi menjatuhkan kebijakan tersebut, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Program yang bagus harus dibarengi dengan administrasi yang bersih. Kami tidak ingin pernyataan Bupati ini hanya menjadi bola panas yang menggelinding tanpa kejelasan”.
“Jika sumber dananya jelas, kami akan menjadi garda terdepan untuk mendukung. Namun jika abu-abu, kami akan terus mempertanyakannya demi kepentingan masyarakat Abdya,” tutup Rahmad. ***
