ACEH BESAR – Harapan publik Aceh Besar membumbung tinggi saat Syech Muharram Idris dan Syukri A. Jalil dilantik pada 13 Februari 2025. Sebagai pemimpin yang lahir dari jalur perseorangan, mandat mereka dianggap sebagai antitesis dari praktik politik transaksional. Narasi “Anti-Jual Beli Jabatan” yang didengungkan Syech Muharram seolah menjadi janji suci bagi profesionalisme birokrasi. Namun, memasuki masa kepemimpinannya, janji tersebut mulai tampak kontradiktif dengan realitas di lapangan.
Persoalan utama muncul pada tata kelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hingga saat ini, sejumlah SKPD strategis masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang merangkap jabatan. Ironisnya, belum ada langkah konkret untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) guna mengisi kekosongan tersebut secara definitif.
Secara regulasi, penumpukan jabatan Plt adalah pola manajemen yang usang. Berdasarkan SE BKN Nomor 1/2021, jabatan Plt sejatinya bersifat sementara. Membiarkan dinas-dinas vital dipimpin oleh “petugas sementara” bukan hanya menghambat akselerasi pembangunan, tetapi juga mematikan mesin regenerasi di internal ASN Aceh Besar. Bagaimana mungkin Syech Muharram mengklaim kepemimpinan berbasis kinerja, jika kompetisi terbuka bagi ASN berprestasi justru tidak dibuka?
Lebih jauh lagi, rangkap jabatan menciptakan risiko burnout dan konflik kepentingan. Seorang Kepala SKPD yang harus membagi fokus pada dua instansi berbeda dipastikan tidak akan maksimal dalam melayani rakyat. Publik patut bertanya: Apakah keengganan membentuk Pansel ini merupakan bentuk kehati-hatian, atau justru gaya kepemimpinan “kolot” yang ingin mempertahankan kendali absolut tanpa uji kompetensi yang transparan?
Janji untuk membersihkan Aceh Besar dari praktik jual beli jabatan adalah komitmen moral yang mulia. Namun, integritas tanpa sistem yang berjalan (meritokrasi) hanya akan berakhir menjadi sentralisme baru. Syech Muharram harus segera membuktikan bahwa status “Independen” yang disandangnya bukan sekadar label politik, melainkan keberanian untuk menegakkan aturan main birokrasi yang modern dan transparan.
Rakyat Aceh Besar tidak butuh sekadar pemimpin yang jujur secara personal, tapi juga pemimpin yang berani membangun sistem yang jujur. Langkah pertamanya sederhana: Segera bubarkan rezim Plt dan jalankan lelang jabatan secara terbuka.*
