Opini Nanggroe, INFONANGGROE.com- Tanggal 10 November setiap tahun diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional Indonesia, mengenang pertempuran heroik rakyat Surabaya melawan pasukan Sekutu pada tahun 1945. Dalam ingatan kolektif bangsa, hari ini menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Namun, jika kita meninjau dari perspektif Hasan di Tiro pendiri Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) makna kepahlawanan tidak hanya terletak pada perlawanan fisik melawan kolonialisme asing, tetapi juga pada upaya mempertahankan kedaulatan identitas bangsa Aceh yang menurutnya telah diabaikan oleh sejarah Indonesia modern.
Dua Narasi Kepahlawanan: Nasional dan etnonasional
Dalam perspektif Hasan Tiro, perbedaan paling mendasar antara narasi kepahlawanan nasional dan kepahlawanan Aceh terletak pada orientasi perjuangan dan sumber legitimasi moralnya. Dalam narasi nasional, pahlawan adalah mereka yang berjuang demi terwujudnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1945. Sedangkan bagi Hasan Tiro, pahlawan Aceh adalah mereka yang mempertahankan kedaulatan politik dan identitas Islam Aceh yang telah ada jauh sebelum konsep “Indonesia” lahir. Ia menegaskan bahwa rakyat Aceh tidak pernah kalah secara moral, meskipun secara militer akhirnya ditaklukkan oleh Belanda. “Kekalahan Aceh bukan karena lemahnya iman, tetapi karena pengkhianatan terhadap sejarah,” tulis Hasan Tiro dalam salah satu catatan reflektifnya pada akhir 1970-an.
Bagi Hasan Tiro, konsep kepahlawanan Aceh bersifat teosentris—yakni berakar pada semangat jihad fi sabilillah, bukan pada nasionalisme modern yang bersumber dari ide kebangsaan sekuler. Karena itu, ia sering menyebut para pahlawan Aceh sebagai mujahidin atau syuhada yang berjuang bukan semata-mata demi tanah air, melainkan demi menegakkan hukum Allah dan menjaga kehormatan Islam. Dalam konteks ini, tokoh seperti Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman menempati posisi istimewa: bukan sekadar pejuang politik, tetapi juga simbol perjuangan moral dan spiritual yang menjadi identitas masyarakat Aceh hingga kini.
Hasan Tiro memandang bahwa pahlawan nasional versi negara kerap didefinisikan berdasarkan kontribusinya terhadap pembentukan Republik Indonesia. Namun bagi Aceh, banyak tokoh yang secara historis berjasa besar justru tidak mendapatkan pengakuan penuh karena perjuangan mereka tidak sejalan dengan narasi nasional. Misalnya, Sultan Iskandar Muda dan Teungku Chik di Tiro baru diakui sebagai Pahlawan Nasional pada dekade 1990-an setelah melalui proses politik yang panjang. Menurut Hasan Tiro, hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap pahlawan sering kali ditentukan oleh kekuasaan politik, bukan semata oleh ketulusan perjuangan.
Dalam konteks peringatan Hari Pahlawan 10 November, Hasan Tiro menilai bahwa narasi heroisme nasional Indonesia lebih menonjolkan simbol-simbol tertentu seperti pertempuran Surabaya, semboyan “Merdeka atau Mati,” dan perlawanan terhadap kolonialisme asing, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi perlawanan lokal yang berbeda orientasi. Padahal, menurutnya, rakyat Aceh juga telah melakoni perjuangan serupa jauh lebih awal. Perang Aceh yang dimulai tahun 1873 adalah salah satu perang kolonial terpanjang dalam sejarah Asia Tenggara, dan melibatkan ribuan syuhada yang gugur membela tanah air dan agamanya.
Dari sinilah Hasan Tiro membangun kritiknya terhadap konsepsi tunggal kepahlawanan nasional. Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia cenderung menyeragamkan sejarah dengan menempatkan semua perjuangan lokal sebagai bagian dari narasi “nasional,” padahal setiap daerah memiliki dinamika dan cita-cita yang berbeda. Dalam kerangka inilah ia memperjuangkan ide Aceh Merdeka bukan semata-mata sebagai perlawanan bersenjata, melainkan sebagai bentuk penegasan kembali bahwa Aceh memiliki identitas politik dan sejarah yang khas.
Hasan Tiro tidak menolak semangat nasionalisme Indonesia secara total, namun ia menuntut pengakuan terhadap pluralitas sejarah bangsa-bangsa di Nusantara. Ia mengingatkan bahwa kepahlawanan sejati tidak dapat dipaksakan melalui ideologi tunggal, melainkan harus lahir dari kesadaran sejarah dan perjuangan moral yang berakar pada nilai dan identitas masing-masing bangsa. Dalam pidatonya di pengasingan pada tahun 1980, Hasan Tiro menyatakan, “Bangsa yang melupakan asal-usulnya akan kehilangan pahlawannya, dan ketika pahlawannya hilang, maka hilanglah harga dirinya.”
Oleh karena itu, bagi Hasan Tiro, Hari Pahlawan 10 November seharusnya menjadi momentum untuk merenungkan kembali bukan hanya siapa yang disebut pahlawan, tetapi dalam konteks apa mereka berjuang. Dengan menghargai dua narasi kepahlawanan—nasional dan kedaerahan—kita tidak sedang memecah bangsa, melainkan memperkaya pemahaman tentang keberagaman sejarah dan makna heroisme di Indonesia. Aceh, dengan segala dinamika perjuangannya, tetap menjadi bagian penting dari mozaik kepahlawanan Nusantara yang lebih luas, yang tidak hanya menuntut pengakuan politik, tetapi juga penghormatan terhadap sejarah dan martabatnya sebagai bangsa yang pernah berdiri tegak di puncak peradaban.
Hasan Tiro dan Kritik terhadap Konsep Kepahlawanan Nasional
Hasan Tiro melihat adanya pergeseran makna kepahlawanan dalam wacana nasional Indonesia. Dalam pandangannya, setelah kemerdekaan 1945, konsep “pahlawan” menjadi bagian dari narasi politik negara yang sering kali menafikan konteks lokal dan sejarah perjuangan etno-religius di berbagai daerah.
Ia menulis dalam salah satu memorandum politiknya bahwa, “Indonesia menulis ulang sejarah bangsa-bangsa di Nusantara dengan menempatkan mereka sebagai bagian dari sejarahnya, bukan sejarah mereka sendiri.” Bagi Hasan Tiro, narasi heroisme yang diresmikan oleh negara cenderung bersifat sentralistik dan Jawa-sentris, sementara tokoh-tokoh daerah seperti pahlawan Aceh hanya dijadikan simbol tanpa pengakuan terhadap cita-cita mereka yang sejati.
Dalam kerangka ini, Hari Pahlawan 10 November tidak ditolak olehnya, namun ia menafsirkan ulang maknanya. Hasan Tiro menganggap bahwa semangat perlawanan rakyat Surabaya bisa dimaknai secara universal sebagai simbol perjuangan melawan penindasan. Namun, ia menolak klaim bahwa perjuangan tersebut otomatis mewakili seluruh bangsa di kepulauan Nusantara. Bagi Hasan Tiro, setiap bangsa termasuk Aceh memiliki narasi kepahlawanannya sendiri yang tidak boleh dilebur begitu saja ke dalam satu identitas nasional tunggal.
Sejarah Aceh sebagai Basis Identitas Kepahlawanan
Sejarah Aceh memang memiliki tradisi heroik yang panjang. Sejak abad ke-16, Kesultanan Aceh Darussalam telah menjadi pusat kekuatan politik, ekonomi, dan keilmuan Islam di Asia Tenggara. Sultan Iskandar Muda (1607–1636) dikenal sebagai pemimpin yang memperluas wilayah dan menjadikan Aceh sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme Portugis dan Belanda. Setelah keruntuhan kesultanan, generasi pahlawan berikutnya melanjutkan perjuangan melalui perang panjang melawan Belanda sejak 1873.
Hasan Tiro menempatkan dirinya sebagai pewaris ideologis dari perjuangan ini. Ia sering menyebut bahwa Teungku Chik di Tiro, yang gugur pada 1891, bukan hanya pahlawan agama tetapi juga simbol perlawanan bangsa Aceh terhadap dominasi kekuasaan asing. Dalam banyak pidato dan tulisan, Hasan Tiro menekankan bahwa nasionalisme Aceh lahir lebih dahulu daripada nasionalisme Indonesia, karena Aceh telah memiliki sistem pemerintahan, hukum Islam, dan hubungan diplomatik internasional jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia.
Oleh karena itu, dalam perspektif Aceh, Hari Pahlawan bukan hanya mengenang pertempuran Surabaya, tetapi juga momen untuk merenungkan perjuangan panjang rakyat Aceh mempertahankan kehormatannya di hadapan kekuatan kolonial dan modern.
10 November dalam Kaca Mata Hasan Tiro: Refleksi Kritis
Dalam refleksi Hasan Tiro, 10 November dapat dimaknai sebagai momentum untuk menilai ulang siapa yang disebut “pahlawan” dalam sejarah bangsa. Ia menegaskan bahwa kepahlawanan sejati tidak hanya ditentukan oleh loyalitas terhadap negara, melainkan oleh keberanian mempertahankan prinsip dan identitas kolektif.
Sebagai tokoh yang menolak asimilasi total ke dalam narasi nasional, Hasan Tiro menggunakan sejarah sebagai alat untuk membangun kesadaran Aceh. Bagi dirinya, pahlawan sejati adalah mereka yang menolak tunduk pada penindasan, baik dalam bentuk kolonialisme asing maupun ketidakadilan internal. Dalam konteks ini, Hasan Tiro tidak menentang peringatan Hari Pahlawan, tetapi ia ingin mengingatkan bahwa setiap bangsa dalam Nusantara memiliki pahlawan dan konteks perjuangannya sendiri yang patut dihormati setara.
Rekonsiliasi Dua Narasi
Membaca Hari Pahlawan dari perspektif Hasan Tiro mengajak kita untuk merefleksikan pluralitas sejarah Indonesia. Semangat 10 November tetap menjadi inspirasi nasional, namun sejarah Aceh menghadirkan lapisan makna yang lebih dalam: bahwa kepahlawanan sejati adalah keberanian untuk mempertahankan martabat dan kedaulatan, meski harus berbeda pandangan dengan narasi dominan.
Hasan Tiro bukan sekadar figur kontroversial politik, tetapi juga seorang sejarawan dan ideolog yang ingin mengembalikan Aceh pada kesadaran historisnya. Dalam konteks ini, Hari Pahlawan seharusnya bukan hanya tentang perang Surabaya, tetapi juga tentang perjuangan moral dan intelektual bangsa-bangsa di dalam Indonesia yang berjuang menjaga identitasnya.
Penulis: Tgk. Avicenna Al Maududdy, M.Hum
Dosen Tetap Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Samalanga, Kabupaten Bireun, Aceh
