Darwati A Gani Janji Bantu Penyelesaian Konflik Agraria di Gunung Lampuuk

Darwati A Gani Janji Bantu Penyelesaian Konflik Agraria di Gunung Lampuuk

ACEH BESAR – Panitia Pemetaan Wilayah Mukim Lampuuk menggelar audiensi dengan Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A Gani, untuk membahas konflik agraria di kawasan Gunung Lampuuk. Pertemuan berlangsung di Cafe Awai Adun, Lampuuk, Kamis (16/10/2025).

Ketua Panitia Pemetaan Wilayah Mukim Lampuuk, Khairuddin, menjelaskan bahwa kawasan Gunung Lampuuk memiliki sejarah panjang sejak masa kejayaan perkebunan cengkeh di masa lampau.

Bacaan Lainnya

Saat itu, masyarakat Lampuuk aktif mengelola lahan dan berkebun di kawasan tersebut, menghasilkan komoditas unggulan seperti cengkeh, durian, dan kopi.

“Namun sejak situasi keamanan Aceh memburuk pada awal 2000-an, aktivitas kebun mulai terhenti. Setelah tsunami 2004, ribuan warga Lampuuk meninggal dunia, dan desa-desa kami kehilangan sebagian besar penduduknya. Sebelumnya, wilayah ini dihuni sekitar 6.000 hingga 7.000 jiwa. Sejak saat itu, banyak lahan dan hutan yang terbengkalai,” ujar Khairuddin, Jum’at (17/10/2025).

Ia menambahkan, Gunung Lampuuk dikenal sebagai penghasil hasil bumi berkualitas tinggi. “Durian dari Gunung Lampuuk bahkan termasuk varietas terbaik di Aceh Besar,” katanya.

Sementara itu, Darwati A Gani menyatakan pihaknya dari Kelompok DPD RI asal Aceh akan turun langsung ke Lampuuk untuk meninjau kondisi di lapangan dan berdialog dengan masyarakat.

“DPD RI berkomitmen membantu penyelesaian konflik agraria di Lampuuk. Pada bulan November nanti, saya akan melakukan reses di Mukim Lampuuk untuk membahas sejumlah persoalan termasuk kawasan lindung Banda dan rencana Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB),” ujar Darwati, Kamis (16/10).

Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Lampuuk, mantan Wakil Bupati Aceh Besar Anwar Ahmad, perwakilan perempuan Lampuuk, serta rombongan dari DPD RI.

Dalam kesempatan itu, Anwar Ahmad meminta DPD RI agar mendorong pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, bekerja lebih serius dalam mengumpulkan data dan menyelesaikan persoalan di kawasan Hutan Lindung Banda.

“Kami berharap DPD RI mengingatkan pemerintah dan dinas terkait agar turun langsung ke lapangan dan menyelesaikan masalah ini dengan serius,” tegas Anwar.

Pos terkait