*) Oleh : Reza Hendra Putra S.H, M.H.
Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 menandai komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai dan menyeluruh. Sebagai langkah implementasi, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disahkan pada 1 Agustus 2006, memberikan kerangka hukum bagi pengaturan kehidupan rakyat Aceh, termasuk pengelolaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Pasal 160 Undang-Undang tersebut mengatur pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi Aceh antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Hal ini menjadi landasan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta memastikan keberlangsungan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.
Dalam konteks kekayaan alam, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan pentingnya penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks Aceh, pengelolaan minyak dan gas bmi harus memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat. Guna memastikan efektivitas pengelolaan, diperlukan regulasi yang jelas dan transparan. Pengelolaan minyak dan gas bumi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kontraktor yang terlibat dalam kegiatan ini diharapkan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan dan menjaga dampak negatif terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Dalam kerangka negara hukum dan demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk mengakses mekanisme hukum nasional dan internasional dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak mereka. Partisipasi masyarakat juga penting dalam proses pengawasan dan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi mereka.
Pengelolaan minyak dan gas bumi di Provinsi Aceh bukan hanya masalah teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Dengan regulasi yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pengelolaan ini dapat menjadi instrumen penting dalam memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Aceh. Provinsi Aceh merupakan sebuah wilayah yang telah lama dikenal dengan kekayaan sumber daya migasnya. Menurut catatan sejarah, minyak pertama kali ditemukan di Peureulak pada abad ke-14, yang pada saat itu digunakan sebagai minyak tanah untuk berbagai keperluan, mulai dari penerangan hingga kebutuhan perang. Bahkan, minyak tanah juga dimanfaatkan sebagai senjata oleh pasukan Peureulak dan Samudera Pasai ketika hendak dihadapkan dengan serangan dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1350 M.
Seiring berjalannya waktu, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya migas di Aceh semakin berkembang. Pada tahun 1885, AJ Zijker berhasil menemukan sebuah sumur minyak yang diberi nama Telaga Tunggal 1 atau Telaga Said di Langkat, Sumatera Utara. Tidak lama kemudian, perusahaan-perusahaan minyak asing, seperti Mobil Oil dari Amerika Serikat, mulai melakukan eksplorasi di Aceh. Bahkan, pada tahun 1974, PT Arun NGL Co didirikan dan menjadi salah satu perusahaan migas terkemuka di Aceh. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara jelas menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk migas, adalah milik negara dan harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, Aceh memiliki regulasi khusus dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam, termasuk migas. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, yang menjadi dasar hukum lahirnya Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Meskipun secara hukum eksistensinya kuat, BPMA masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Lembaga ini terkadang dinilai lamban dan kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat Aceh dalam pengelolaan sumber daya migas. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengapa pengelolaan sumber daya migas di Aceh belum optimal. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya antara lain adalah regulasi yang belum memadai, keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan tata kelola organisasi yang belum efektif.
Dalam upaya meningkatkan pengelolaan migas di Aceh, diperlukan kerjasama antara semua pihak, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), BPMA, PT. PEMA, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Penting untuk menciptakan cetak biru atau rencana strategis yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup aspek teknis seperti pemanfaatan potensi (existing) maupun eksplorasi cadangan migas, tetapi juga perhatian pada kelestarian lingkungan, aspek sosial ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kasus-kasus seperti ledakan dan kebakaran sumur minyak (sumur tua) di beberapa daerah di Aceh, harus dijadikan pembelajaran bagi semua pihak terkait. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pengelolaan migas, oleh karena itu pemerintah harus hadir melakukan pembinaan untuk masyarakat yang melakukan pemanfaatan sumur-sumur tua.
Dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk hukum, sosial, ekonomi, dan keamanan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, BPMA dan PT. PEMA harus bersama-sama mengembangkan regulasi yang memadai untuk melibatkan masyarakat Aceh dalam pengelolaan sumber daya migas, terutama di sumur-sumur tua. Stakeholder yang terlibat dalam industri migas di Aceh harus melakukan kajian mendalam terkait kewenangan Aceh dalam mengatur pengelolaan migas melalui produk hukum setingkat Qanun Aceh. Kajian ini menjadi penting untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan semua pihak yang terlibat dalam industri migas di Aceh. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, pengelolaan sumber daya migas di Aceh dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi kemakmuran rakyat Aceh dan juga bagi negara secara keseluruhan.
Aceh, sebagai salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi energi yang besar, termasuk energi minyak, gas, listrik, dan energi baru terbarukan. Pengelolaan energi menjadi krusial dalam meningkatkan ekonomi dan ketahanan energi di Aceh. Tulisan ini membahas tantangan dan prospek pengelolaan energi di Aceh, termasuk pentingnya kebijakan yang berpedoman pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) serta peran Qanun dalam mengatur pengelolaan sumber daya energi. Kebijakan Energi Nasional (KEN) menjadi acuan utama dalam pengelolaan energi di Indonesia. KEN ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014, dan dijabarkan lebih rinci melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 22 tahun 2017.
Meskipun memiliki potensi energi yang besar, pengelolaan energi di Aceh masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah belum tersedianya Qanun yang mengatur secara jelas tentang pengelolaan energi di Aceh dan pembagian hasil migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Rancangan Qanun Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Aceh belum menemukan titik terang untuk disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Meskipun Aceh menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan pemerintahannya, prinsip demokrasi tetap menjadi landasan yang tidak terpisahkan. Konsep ini tercermin dalam prinsip siyāsah sharʻiyyah, di mana masyarakat (ummah), hukum (sharīʻah), dan kepemimpinan (khilāfah) dianggap sebagai tiga elemen penting dalam pembentukan kebijakan. Keberadaan syariat Islam di Provinsi Aceh bukan hanya sekadar aspek keagamaan, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi.
Pengelolaan energi di Aceh memerlukan aturan yang jelas dan tata kelola yang baik untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Tanpa perencanaan yang baik, pengelolaan energi dapat berdampak negatif pada lingkungan, masyarakat, dan perekonomian. Pengelolaan energi di Aceh merupakan tantangan yang kompleks namun memiliki prospek yang cerah. Dengan adanya kebijakan yang berpedoman pada KEN dan regulasi yang jelas melalui Qanun, diharapkan pengelolaan energi di Aceh dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Aceh serta lingkungan.
*) Penulis Ketua BADKO HMI Aceh (Alumni Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah)
