Terkait Pembelajaran Daring, Komisi V Desak Disdikbud Rumuskan Mekanisme Alternatif Metode Pembelajaran Baru

  • Whatsapp

Aceh Besar, INFONANGGROE.com – Komisi V DPRK Aceh Besar Muhibuddin Ibrahim (Ucok Sibreh) hadir pada acara Teleconference Disdikbud Aceh Besar bersama guru SD/SMP dalam rangka evaluasi Pembelajaran Daring (Dalam Jaringan) di Sekretariat PGRI Aceh Besar, Rabu (21/05/2020) waktu pagi setempat.

Ada catatan penting meski sekolah SD/SMP diliburkan tapi Proses Belajar Mengajar (PBM) tidak boleh berhenti, Kata Ucok saat dihubungi media (20/05) Kamis, setelah Teleconference.

Memang hampir setiap daerah menerapkan pembelajaran berbasis Internet (Daring), namun hal itu kita sesalkan hari ini. “Kami menemukan proses pembelajaran yang sedemikian rupa tidak berjalan sesuai harapan, oleh karena itu perlu ada mekanisme alternatif untuk metode pembelajaran baru”, terangnya.

Kita mendengungkan pembelajaran Daring lanjutnya. tapi ada wilayah Aceh Besar yang tidak siap. Masih ada wilayah yang tidak memiliki akses jaringan yang mumpuni, dan keterbatasan peralatan untuk proses belajar yang dimiliki oleh guru dan siswa, tegasnya.

Seharusnya dari awal dinas pendidikan sudah merumuskan mekanisme lain bila metode PBM Daring tidak berjalan. “Karena tanggung jawab moral sebagai pendidik mustahil kita lepaskan begitu saja dan menyerah dengan keadaan”, Kata Ucok Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar.

Ia menambahkan, kegiatan Teleconference bersama Kepala Sekolah kemarin (20/05) menjadi alasan kuat penilaian kami bahwa Disdikbud gagal melakukan pembinaan ke bawah. “hampir semua kepala sekolah mengeluh tidak bisa belajar Daring, dan baru muncul setelah 2 bulan berjalan, hanya beberapa sekolah yang mampu melaksanakan program ini walaupun baru 50% yang dapat diterapkan dalam PBM”, sebutnya.

Untuk itu perlu segera adanya kebijakan Dinas agar anak anak bisa tetap belajar walaupun dirumah.

Selaku Narumber pada Teleconference tersebut, Ucok mengharapkan Disdikbud merumuskan metode pembelajaran baru sebagai penunjang PBM daring yang sejak dua bulan terakhir tidak dievaluasi. “Sebagai pendidik kita punya Tanggung jawab moral yang harus ditunaikan segera”, paparnya.

DPRK khususnya Komisi V akan memantau terus perkembangan dan langkah yang akan diambil oleh Dinas jika memang mereka (Disdikbud) bekerja kita akan apresiasi dan bila memungkinkan diberi penghargaan atau reward. “Namun begitu bila tidak melakukan upaya apa-apa maka kita anggap mereka Gagal, tentu juga harus ada sanksi yang bisa memacu mereka untuk sadar atas beban tugas yang diamanahkan”, tambah Ucok.

Kita harus fair dan profesional dalam melaksanakan tugas, jangan baper dan banyak mengeluh, Demikian Muhibuddin Ibrahim (Ucok Sibreh), Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar yang juga Ketua DPD II Partai Golkar.

Rubrik       : Pendidikan
Editor       : Musiarifsyah Putra

Pos terkait