INFONANGGROE.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan indikasi dampak positif terhadap kehadiran siswa di sekolah. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang disusun Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menemukan bahwa siswa penerima MBG cenderung lebih jarang absen dibandingkan mereka yang belum mendapatkan program tersebut.
Namun, temuan itu juga menyisakan sejumlah catatan, mulai dari kualitas menu makanan hingga pemerataan distribusi yang dinilai masih perlu mendapat perhatian, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Anggota DEN, Mochamad Firman Hidayat, menjelaskan bahwa modul survei terkait MBG mulai diterapkan pada September 2025 dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Kajian tersebut antara lain mengukur keterkaitan program dengan tingkat kehadiran, semangat belajar, dan rasa lapar siswa.
Firman menjelaskan tujuan pengumpulan data tersebut saat memaparkan hasil kajian DEN, sebagaimana dikutip dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Rabu (21/10/2026).
“Salah satu pertanyaannya adalah melihat bagaimana outcome dari program MBG ini terhadap absensi siswa di sekolah, semangat belajarnya, dan rasa laparnya,” ujarnya, dikutip dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Rabu (21/10/2026).
Penerima MBG Cenderung Lebih Jarang Absen
Untuk melihat keterkaitan program dengan kehadiran siswa, DEN mencocokkan daftar penerima MBG di sekolah dengan data absensi. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan siswa yang belum atau tidak menerima program tersebut.
Dari perbandingan itu, DEN menemukan bahwa siswa penerima MBG relatif lebih jarang tidak masuk sekolah. Bahkan, penurunan absensi terlihat semakin besar seiring dengan meningkatnya intensitas penerimaan MBG di sekolah.
Firman menilai temuan tersebut sebagai indikasi positif, meskipun pelaksanaan program masih memiliki sejumlah kekurangan.
“Jadi terlepas dari segala kekurangan yang dialami program MBG ini, kami melihat temuannya cukup menarik. Jadi kalau kita lihat absensi siswa, penerima MBG itu jarang absen dibandingkan dengan non-penerima MBG,” imbuhnya.
Ia kembali menegaskan perbedaan kecenderungan kehadiran antara siswa penerima dan non-penerima MBG berdasarkan hasil kajian tersebut.
“Jadi ketika dia non-penerima MBG, dia akan sering absen, sementara kalau penerima MBG dia akan relatif tidak absen ke sekolah, dan ini semakin tinggi berkurangnya absen seiring dengan intensitas penerimaan MBG di sekolahnya. Jadi saya kira ini satu hal yang positif,” jelas Firman.
Kualitas Menu Berkaitan dengan Semangat Belajar
Selain kehadiran, DEN turut mengkaji hubungan kualitas makanan dengan semangat belajar siswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa penilaian terhadap menu MBG berkaitan dengan tingkat semangat belajar yang dirasakan penerima manfaat.
Sebanyak 95 persen siswa penerima MBG yang menilai kualitas menu sangat baik disebut mengalami peningkatan semangat belajar. Sebaliknya, siswa yang menilai kualitas menu buruk lebih sedikit merasakan peningkatan semangat belajar.
Di sisi lain, pemerataan penerima manfaat masih menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan data Susenas periode September, distribusi MBG dinilai masih lebih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dibandingkan wilayah perdesaan.
Firman menilai kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penyaluran program, khususnya bagi kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Artinya perlu ada prioritas yang lebih baik, terutama untuk daerah 3T, daerah pedesaan, dan masyarakat miskin,” katanya.
Pakar Soroti Pengawasan dan Dugaan Keracunan MBG
Di tengah temuan positif mengenai kehadiran siswa, pelaksanaan MBG juga mendapat sorotan dari Guru Besar bidang sosiologi hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Dr Ratih Lestarini, SH, MH.
Ratih mempertanyakan tata kelola serta pengawasan penyediaan makanan dalam program tersebut. Kekhawatirannya berkaitan dengan masih munculnya kasus dugaan keracunan makanan MBG sepanjang 2026.
Ia memaparkan, hingga pertengahan 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 446 kasus keracunan terkait program MBG di 220 kabupaten/kota, dengan total 37.693 korban yang mengalami gangguan pencernaan massal.
Sementara itu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi sejak MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026.
Ratih juga menyoroti berbagai protes yang muncul terkait mutu makanan yang disediakan untuk siswa. Ia menggambarkan persoalan tersebut berdasarkan video-video yang beredar di media sosial.
“Media sosial dipenuhi juga dengan video-video protes kepala sekolah dan guru yang geram terhadap buruknya mutu gizi makanan rantang MBG,” ungkapnya.
Menurut Ratih, pemerintah perlu mengevaluasi kualitas layanan sebelum memperluas jangkauan program demi memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat.
Ia menilai beragam persoalan yang muncul menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola MBG. Sorotan itu semakin besar karena program tersebut didukung anggaran yang sangat besar dan Kepala Badan Gizi Nasional sebelumnya ditangkap sebagai tersangka dengan tuduhan korupsi.
Ratih menegaskan bahwa persoalan program tidak cukup dilihat dari rancangan kebijakannya, tetapi juga harus mencakup pertanggungjawaban lembaga yang menjalankannya.
“Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan MBG bukan hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan dan akuntabilitas lembaga pelaksanaannya,” tuturnya.
Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk penentuan prioritas penerima manfaat. Menurutnya, daerah miskin dan wilayah 3T perlu mendapat perhatian lebih besar agar program benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Pemerintah Aktivasi 980 Dapur MBG di Tiga Kawasan
Di tengah berbagai evaluasi tersebut, pemerintah terus memperluas infrastruktur penyediaan makanan bergizi, termasuk di wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak pada Rabu (14/10/2026). Aktivasi tersebut mencakup 16 provinsi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Dari total SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 unit berada di wilayah Sumatera. Sementara itu, 289 unit lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali.
Perluasan dapur MBG tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjangkau lebih banyak penerima manfaat, termasuk di wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan gizi.
Temuan DEN mengenai kehadiran siswa, catatan terkait kualitas makanan, serta persoalan pemerataan distribusi menunjukkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG. Di samping memperluas cakupan, kualitas layanan dan ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam evaluasi program.
