INFONANGGROE.COM – Pemerintah berencana membagikan telepon genggam (HP) gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Program ini akan berjalan seiring dengan pembukaan rekening bank bagi warga yang belum memiliki akses ke layanan perbankan.
Rencana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, dalam Prasasti Policy Forum 2026 di Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Selasa (13/10/2026).
Hashim menjelaskan, setiap warga nantinya akan dibekali ponsel yang terhubung dengan rekening digital. Melalui skema tersebut, pemerintah ingin menyalurkan bantuan secara langsung kepada penerima tanpa harus menggunakan uang tunai.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital,” ujar Hashim dalam Prasasti Policy Forum 2026, Jakarta di Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Selasa (13/10/2026), dikutip dari kompas.
Ia mengatakan, sistem tersebut memungkinkan Kementerian Keuangan mengirimkan bantuan langsung ke rekening digital masing-masing penerima melalui ponsel mereka.
“Semua bantuan tunai tidak lagi dalam bentuk tunai, tetapi akan dikirim oleh Kementerian Keuangan langsung kepada masyarakat melalui ponsel mereka,” kata dia.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah telah menugaskan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuka rekening bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.
Hashim menyebut, berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank atau masih berada di luar sistem perbankan.
Ia mengungkapkan, keputusan penugasan kedua bank tersebut dibahas dalam rapat kabinet yang dihadirinya.
“Saya menghadiri rapat kabinet di mana diputuskan bahwa dua bank, Bank Syariah (Indonesia) dan Bank Rakyat (Indonesia), telah diberi tugas untuk memberikan akun/rekening bank kepada 30 persen penduduk Indonesia,” ungkapnya.
Selain mempermudah penyaluran bantuan, digitalisasi transaksi juga diharapkan membantu pemerintah menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat dalam sistem keuangan formal.
Dengan semakin banyaknya aktivitas ekonomi yang masuk ke sistem tersebut, pemerintah berharap basis penerimaan negara dapat diperluas. Hashim menyampaikan harapan itu dengan mengatakan, “Dari sinilah pemerintah berharap bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan negara,” ucap Hashim.
