INFONANGGROE.COM – Lapangan Blang Padang bukan sekadar hamparan tanah di jantung Kota Banda Aceh. Kawasan ini adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah, pusat kegiatan keagamaan, sekaligus nadi interaksi sosial masyarakat Tanah Rencong yang tak ternilai harganya. Menyikapi teka-teki status hukum dan historis kawasan penuh kenangan ini yang kian menyita perhatian publik, pucuk pimpinan adat tertinggi di Aceh tak tinggal diam. Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, akhirnya menyerukan agar penyelesaian polemik ini dilakukan dengan cara yang adil serta menjunjung tinggi nilai martabat.
Menyadari betapa pentingnya menjaga marwah dan identitas masa lalu masyarakat Aceh, sosok pemersatu tersebut merasa terpanggil untuk memberikan ketegasan. Dikutip dari ajnn, “Saya selaku Wali Nanggroe Aceh memandang perlu menyampaikan beberapa hal,” kata Malik Mahmud, menyikapi perkembangan penyelesaian status Lapangan Blang Padang yang memiliki nilai sejarah, keagamaan, dan sosial bagi masyarakat Aceh, Rabu, 16 September 2026.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap kepingan masa lalu yang mengikat kawasan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja. Menurutnya, dokumen masa lalu dan landasan hukum yang ada harus menjadi pijakan utama yang dievaluasi secara adil.
“Oleh karena itu, seluruh bukti sejarah dan hukum mengenai asal-usul serta peruntukan tanah tersebut patut dihormati, diteliti secara objektif, dan ditempatkan secara proporsional dalam proses penyelesaian status hukumnya,” ujarnya.
Di tengah situasi yang membutuhkan kebijaksanaan tinggi ini, Sang Wali juga mengingatkan seluruh pihak agar menahan diri. Ia mewanti-wanti supaya proses pencarian solusi ini tidak memunculkan gesekan baru yang bisa merusak jalinan harmonis yang sudah dirawat dengan susah payah selama ini.
“Kita hendaknya menghindari tindakan ataupun pernyataan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, mempertajam perbedaan, atau mengganggu hubungan baik yang telah terbangun antara Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia,” katanya.
Menegaskan posisi dan prinsip dari institusi adat yang dipimpinnya, Malik Mahmud menyoroti pentingnya sebuah titik keseimbangan. Ia memandang bahwa pelestarian identitas lokal dan upaya merawat keutuhan negara harus bisa berjalan beriringan tanpa harus saling mengorbankan.
“Lembaga Wali Nanggroe berpandangan bahwa penghormatan terhadap sejarah Aceh harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum dan kepentingan persatuan bangsa,” ujarnya.
Untuk mewujudkan penyelesaian yang damai tersebut, ia menaruh harapan besar kepada para pemangku kebijakan. Ia secara terbuka meminta otoritas di tingkat daerah maupun pusat untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang paling arif.
“Lembaga Wali mendorong Pemerintah Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Aceh melalui dialog, hukum, keadilan dan musyawarah,” katanya.
Sebagai penutup dari seruannya, tokoh perdamaian Aceh ini memanjatkan harapan yang mendalam. Ia mendoakan agar seluruh ikhtiar penyelesaian konflik ini senantiasa berada di bawah bimbingan Sang Pencipta demi kebaikan bersama.
“Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kebijaksanaan kepada kita semua dalam menjaga amanah sejarah, memelihara perdamaian, dan memperjuangkan kemaslahatan seluruh rakyat Aceh,” demikian Malik Mahmud.***
