INFONANGGROE.COM – TNI Angkatan Darat memastikan kesiapannya dalam mendampingi kepolisian menjaga kondusivitas wilayah Aceh pasca-insiden pengibaran bendera bulan bintang. Penegakan hukum sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian tanpa perlu adanya penambahan personil tentara di lapangan.
“Kita sudah siapkan untuk mengatasi itu semua sudah berjalan. Semua bertanggung jawab secara hukum,” ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak di Istana Merdeka, Jakarta, yang dikutip dari detiknews.
Maruli menegaskan tidak ada perlakuan khusus maupun penebalan pasukan di wilayah Aceh. Berdasarkan koordinasi terakhir dengan Pangdam setempat, situasi dinilai masih terkendali sehingga TNI AD fokus mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan dan mengawal proses hukum yang berlaku.
Langkah tegas ini selaras dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, yang mengajak seluruh pihak merawat perdamaian di Aceh serta menjaga kondusivitas di Papua. Djamari menekankan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak warga negara, namun seluruh kedaulatan dan hukum harus tetap dijunjung tinggi tanpa menyentuh aksi kekerasan maupun perusakan.
Pemerintah dipastikan tetap menghormati kekhususan Aceh sesuai undang-undang. Meski demikian, simbol negara seperti Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila—sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009—wajib dihormati oleh seluruh masyarakat. Menko Polkam telah meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas motif dan pelaku di balik pengibaran bendera bulan bintang serta dugaan pelecehan lambang negara agar diproses secara adil dan tegas.
