ACEH BESAR – Keluhan petani di kawasan Blang Musang, Gampong Lamkruet, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, yang menghadapi ancaman gagal panen akibat kekeringan dinilai sebagai peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk segera mengambil langkah nyata.
Pengamat sosial dan politik, M. Nur, S.I.Kom., M.I.Kom., mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi petani tidak boleh dipandang sebagai keluhan biasa. Menurutnya, kekeringan yang menyebabkan lahan pertanian kekurangan pasokan air merupakan persoalan mendesak yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah daerah.
“Curhat petani Blang Musang harus menjadi alarm keras bagi Pemerintah Aceh Besar. Ketika petani mulai mengeluhkan sawah yang mengering dan ancaman gagal panen, pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan. Kehadiran pemerintah harus dibuktikan melalui tindakan nyata di lapangan,” ujar M. Nur.
Ia menilai sektor pertanian merupakan penyangga utama perekonomian masyarakat di sejumlah wilayah Aceh Besar. Karena itu, persoalan irigasi, distribusi air, dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau harus menjadi prioritas pemerintah daerah agar petani tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi kekeringan.
Menurut M. Nur, pemerintah perlu segera menurunkan tim untuk meninjau langsung kondisi sawah yang terdampak, memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian, serta menyusun langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Pemerintah harus hadir sebelum petani benar-benar mengalami gagal panen. Jangan sampai perhatian diberikan setelah kerugian terjadi. Kecepatan pemerintah merespons persoalan ini akan menjadi bukti nyata keberpihakan kepada masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menjadikan persoalan yang dialami petani Blang Musang sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan pembangunan pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi dari kemampuannya melindungi masyarakat ketika menghadapi persoalan yang mengancam mata pencaharian mereka.
