ACEH TENGAH, INFONANGGROE.COM – Masyarakat Kemukiman Jamat, Kecamatan Linge, terpaksa mengandalkan swadaya warga untuk menjaga komunikasi tetap hidup sejak banjir melanda wilayah tersebut. Salah satu upaya yang kini semakin berat adalah mengumpulkan BBM guna menghidupkan genset tower BTS “Telkomsel”, di tengah harga Pertalite yang telah menembus Rp25.000 per liter.
Imam Mukim Wih Dusun Jamat, Ilias Pasa, mengatakan bahwa kondisi ini telah berlangsung hingga 71 hari pascabanjir. Dengan pasokan bahan bakar yang semakin terbatas, warga terpaksa memberlakukan penjadwalan hidup, mati genset demi sekadar menjaga sinyal telepon seluler tetap tersedia pada jam-jam tertentu.yang menurut warga berasal dari tower BTS “Telkomsel”,
“Langkah ini kami lakukan agar komunikasi keluar daerah tidak benar-benar terputus, terutama untuk berkoordinasi dengan relawan yang hendak masuk ke Kemukiman Jamat,” ujar Ilias, Kamis (5/2/2026).
Namun, kondisi tersebut kian memburuk dalam beberapa hari terakhir. Menurut Ilias, tiga hari terakhir sinyal seluler hilang total akibat menipisnya pasokan bahan bakar genset. Di sisi lain, perusahaan penyedia layanan disebut telah menganggap pasokan listrik di Kecamatan Linge pulih, merujuk pada sejumlah pemberitaan media massa, klaim yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
“Sejak banjir, warga belum pernah kembali menikmati aliran listrik PLN. Hingga hari ini masih ada empat tiang listrik yang belum diperbaiki, dengan alasan Jembatan Kala Ili belum bisa dilalui,” katanya.
Putusnya listrik berdampak langsung pada akses komunikasi dan internet. Selama dua hari penuh, Kemukiman Jamat sempat mengalami kehilangan akses internet, membuat relawan yang berada di lokasi kesulitan berkomunikasi ke luar wilayah. Penggunaan perangkat Starlink pun tidak sepenuhnya menjadi solusi, karena sangat bergantung pada ketersediaan daya baterai di tengah keterbatasan sumber energi.
Di tengah keterbatasan tersebut, Ilias menegaskan bahwa masyarakat Jamat sebenarnya memiliki potensi untuk bangkit secara mandiri. Namun, hal itu memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, terkait izin pengelolaan kawasan taman buru di wilayah tersebut.
Menurutnya, kawasan Kemukiman Jamat yang berada di ketinggian sekitar 1.250 meter di atas permukaan laut memiliki potensi besar untuk pengembangan kopi, persawahan, serta berbagai komoditas pertanian lainnya. Potensi itu, jika dikelola secara legal dan berkelanjutan, dapat menjadi fondasi pemulihan ekonomi warga pascabencana.
“Warga di sini bukan tidak mampu. Yang kami butuhkan adalah akses dan kepastian kebijakan, agar kami bisa mengelola potensi yang ada untuk hidup mandiri,” ujarnya.
Kondisi di Kemukiman Jamat menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya diukur dari narasi di tingkat pusat atau pemberitaan semata. Listrik, komunikasi, dan akses ekonomi masih menjadi persoalan nyata di lapangan, dan tanpa penyelesaian yang konkret, warga akan terus bertahan dengan cara-cara darurat yang kian memberatkan.
