BANDA ACEH – Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Untuk keempat kalinya, masa tanggap darurat diperpanjang selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026, seiring belum rampungnya penanganan darurat di sejumlah wilayah yang terdampak banjir dan longsor.
Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, saat memimpin rapat perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual dari Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026) malam. Menurut Gubernur yang akrab disapa Mualem itu, perpanjangan status dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mengacu pada Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026.
Mualem menjelaskan, perpanjangan status tanggap darurat didasarkan pada kondisi di lapangan yang menunjukkan penanganan bencana belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah daerah masih membutuhkan perhatian serius, terutama Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, di mana dampak banjir dan longsor masih dirasakan masyarakat.
“Dengan mempertimbangkan laporan terkini dan kebutuhan penanganan darurat, saya menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, mulai 23 sampai 29 Januari 2026,” ujar Mualem.
Ia menegaskan, tambahan waktu ini diperlukan agar berbagai upaya pemulihan dapat dilakukan secara lebih optimal. Pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, serta pelayanan kesehatan harus dipercepat dan menjangkau seluruh wilayah terdampak. Selain itu, perbaikan akses menuju gampong-gampong yang selama ini sulit dijangkau juga menjadi perhatian utama, sehingga aktivitas masyarakat dapat segera kembali berjalan normal.
Dalam arahannya, Mualem juga menyoroti kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hingga kini, warga setempat masih menghadapi keterbatasan akses akibat rusaknya infrastruktur penghubung antargampong. Ia menyebutkan kebutuhan mendesak pembangunan delapan jembatan darurat untuk memulihkan mobilitas warga.
“Warga di Sawang saat ini terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Saat air surut masih bisa dilewati, tetapi ketika debit meningkat, akses transportasi benar-benar terputus,” kata Mualem.
Sejalan dengan perpanjangan status tanggap darurat tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan unsur masyarakat untuk memperkuat koordinasi di lapangan. Fokus penanganan diarahkan pada pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, serta lahan pertanian warga yang terdampak.
Selain itu, Mualem menekankan pentingnya percepatan distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi serta melanjutkan pencarian korban yang dilaporkan belum ditemukan. Ia juga menargetkan penyusunan dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) dapat diselesaikan paling lambat 2 Februari 2026.
“Saya minta seluruh pihak bergerak cepat dan bekerja secara terpadu. Pastikan bantuan menjangkau seluruh gampong yang terdampak, dan dokumen R3P harus tuntas sebelum awal Februari,” pungkasnya.
