*) Oleh : Muhammad Yulfan
Ada sebuah nama yang mungkin tak begitu akrab di telinga, sosok yang tak mencolok dalam riuh rendah politik Aceh Besar, namun ia ada, bernafas di antara celah-celah kekuasaan. Abdul Muchti, lelaki yang tak punya banyak hiasan akademik, hanya lulusan Diploma, tetap setia pada mobil setengah pakai yang menemaninya melintasi jalanan panjang. Ia tak memiliki rumah pribadi, namun catatan ini bukan tentang kekurangannya, bukan pula tentang kehidupannya yang sederhana. Ini adalah tentang jejak-jejak luka yang terukir dalam politik di Aceh Besar.
Muchti kini duduk di kursi Ketua Sementara DPRK Aceh Besar, sebuah posisi yang seharusnya menjadi penyeimbang dalam arus pemerintahan, sebuah tempat di mana ia menjadi ketua para pengawas, perancang anggaran, dan pencipta qanun yang menjadi nadi kehidupan masyarakat. Kepemimpinannya bukanlah sebuah kekuasaan absolut, melainkan sebuah kolektivitas, kebersamaan dalam mengambil keputusan. Apa yang membuat posisi Ketua DPRK istimewa?
Takdirnya ditentukan oleh angka-angka dingin, jumlah kursi yang diperoleh PAN dalam pemilihan legislatif. Delapan kursi, itu sudah cukup untuk membuat partai yang dibangun oleh Amien Rais ini menggenggam DPRK Aceh Besar. Tapi perjalanan menuju singgasana itu bukan hanya soal angka, ada mekanisme yang lebih dalam, surat-surat yang berpindah tangan di antara pengurus partai, dari kabupaten hingga provinsi. Siapa yang mendapat rekomendasi? Siapa yang dianggap layak? Semua adalah rahasia yang tersimpan rapat, tak tersentuh oleh logika atau etika.
Mereka yang duduk di puncak, Ketua DPD PAN Kab. Aceh Besar dan Ketua DPW PAN Aceh, memegang kekuasaan untuk menunjuk siapa yang berhak. Tak hanya mereka, DPP PAN di pusat juga memiliki andil dalam permainan ini. Tiga pihak, tiga kekuatan, tiga tangan yang bisa menentukan nasib. Dan Muchti, mungkin hanya seorang bidak dalam permainan catur yang rumit ini, namun bidak yang sementara ini punya peran yang tak kalah penting, mungkin mereka membaca itu.
Apa yang menjadi pertimbangan dalam memilihnya? Apakah rasionalitas, kesalehan, kedekatan, atau mungkin kekeluargaan? Politik tak punya parameter, tak ada kode etik yang mengatur kekuasaan. Moral dan etika, dua hal yang sering dijadikan ukuran, seolah lenyap dalam gemuruh perebutan kekuasaan. Semua adalah permainan, dinamika yang harus diterima sebagai kenyataan.
Lalu, jika yang terpilih adalah seorang keluarga, apa yang dilanggar? Apakah ada aturan partai yang terinjak? Mungkin tidak. Partai telah memenuhi ekspektasi publik, bahkan jika itu hanya bersifat sementara. Tidak ada protes, tidak ada petisi, tidak ada suara yang menggema dari Dapil 2 (Lhoong, Leupung, Lhoknga, Peukan Bada, dan Pulo Aceh). Aceh Besar tetap tenang, tak ada demonstrasi, tak ada pengepungan kantor partai, tak ada amarah yang membara, semua tetap dalam damai yang sepi.
Muchti, bersifat sementara-sekejap, nikmatilah peran itu. Tidak akan ada barisan panjang yang bergegas ke depan Kantor PAN Kab. Aceh Besar atau Kantor DPW PAN Aceh untuk menuntut mereka supaya dirimu tidak diturunkan, tidak hari ini, mungkin juga tidak besok. Sementara itu, dalam diam dan keterasingan yang tenang, engkau tetap sementara-sesaat dalam perjalanan panjang politik yang tak pernah berhenti bergulir.
*) PENULIS Putra Lhoknga
