*) Oleh : Irfan Maulana
Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf Amin hanya tinggal 2 (dua) bulan, sebab tanggal 20 Oktober 2024 akan dilantik Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru.
Walau sudah di akhir periode kepemimpinan, presiden Jokowi malahan terus-menerus mencopot dan mengganti menteri-menterinya. Terhitung selama 2 tahun terakhir presiden Jokowi sudah melakukan 4 (empat) kali perombakan kabinet.
Terbaru, Senin 19 Agustus 2024 Jokowi kembali melakukan reshuffle. Beliau melantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri yaitu Supratman Andi Agtas yang dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Supratman merupakan kader Partai Gerindra, menggantikan Yasonna Laoly dari PDI Perjuangan. Kemudian, Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif. Selanjutnya, Rosan Perkasa Roeslani dilantik menjadi Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Rosan merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, beliau juga merupakan mantan Waki Menteri BUMN. Selain menteri, Jokowi juga melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Angga merupakan Wasekjen Partai Gerindra.
Diakhir masa kepemimpinannya, Jokowi bukannya melakukan upaya perkuat komitmen transisi, konsolidasi dan evaluasi malahan mempersiapkan Legacy guna jadi politik investasi.
Hal itu sangat jelas terlihat sebab dalam reshuffle ini tidak ada ukuran yang jelas terkait dengan urgensi untuk melakukan perombakan kabinet, apalagi di akhir-akhir masa kepemimpinan. Seharusnya, reshuffle dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, seperti kinerja menteri yang buruk atau ada menteri yang terjerat kasus pidana sehingga perlu dilakukan perombakan kabinet dengan segera guna memastikan terselenggaranya pemerintahan dengan baik. Namun kondisi menteri-menteri yang dicopot tidak ada terdengar isu-isu miring yang menonjol. Jadi dapat dicurigai bahwa Jokowi melakukan reshuffle ini sangat bernuansa politis.
Fenomena yang menarik adalah bagaimana presiden Jokowi melakukan perombakan dengan mencopot 2 (dua) Menteri dari PDI Perjuangan yang notabenenya merupakan wadah pembesar nama Jokowi sehingga bisa menjadi Presiden Indonesia dua periode, hal tersebut tentu semakin menguatkan isu keretakan antara Jokowi dan Ibu Megawati Soekarno Putri.
Kemudian Presiden Jokowi mengangkat orang-orang yang dekat dengan Prabowo bahkan dua di antaranya merupakan kader Partai Gerindra, dua lagi merupakan ketua kampanye Prabowo-Gibran dan kader partai Golkar, pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.
Nampaknya Pak Jokowi tidak cukup menitipkan anaknya sebagai legacy di pemerintahan mendatang, beliau bahkan merubah formasi untuk memperkuat lagi legacy. Jokowi terlihat khawatir proyek-proyek besarnya mangkrak di pemerintahan yang akan datang, sebab jika mangkrak maka akan menjadi salah satu bentuk catatan kegagalan Jokowi.
Lebih menarik lagi, bahwa Jokowi bukan hanya menggantikan menteri tapi sekedar menukar posisi saja, seperti posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) digantikan Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT). Kemudian posisi Menteri koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang awalnya dijabat oleh Prof Mahfud MD namun mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi bapak Ganjar Pranowo. Akhirnya posisi itu di duduki oleh bapak Hadi Tjahjanto yang awalnya menjabat sebagai menteri ATR/BPN. Lalu yang terbaru, posisi Menteri ESDM dijabat oleh Bahlil yang awalnya sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Aneh rasanya, posisi yang sangat strategis itu hanya digonta ganti dan diputar-putar saja, sepertinya memposisikan seseorang pada jabatan tertentu bukan melihat dari keahlian tapi hanya seperti undian lotre saja, padahal seorang menteri harus memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan posisinya. Hal tersebut menguatkan bahwa langkah Jokowi melakukan reshuffle terindikasi bernuansa politis.
Presiden Joko Widodo di sela-sela kegiatannya di IKN pada tanggal 14 Agustus 2024 mengatakan bahwa reshuffle hanya akan dilakukan jika diperlukan dan beliau mengatakan masih punya hak prerogatif untuk melakukan perombakan. Tentu perkataan pak Jokowi ada benarnya, sebab Pak Jokowi sedang banyak sekali keperluan untuk meninggalkan legacynya di pemerintahan baru agar memastikan program-program besarnya terlaksana yang baik. Kepribadian Pak Jokowi saat ini nuansanya sudah berbeda, awalnya dikenal dengan pribadi yang sederhana dan merakyat tapi sekarang seperti layaknya oligarki yang penuh ambisi.
Namun, dibalik itu semua semoga Pak Joko Widodo yang terhormat tidak ada niat jahat dan tidak mementingkan pribadi dan kelompok tapi benar-benar demi kepentingan semua masyarakat. Amin YRA
*) PENULIS Pengamat Muda Aceh Tamiang
