Pemerintah dan Ulama Aceh Besar Bersinergi Hadapi Covid-19

  • Whatsapp

ACEH BESAR, INFONANGGROE.com – Meningkatnya jumlah kasus baru Covid-19 dalam wilayah kabupaten Aceh Besar pasca Idul Adha 1441 H mencapai 141 kasus hingga 10 Agustus 2020. Hal ini akibat semakin lemahnya kontrol karena terbukanya akses antar daerah. Sehingga membuat pengambil kebijakan Aceh Besar untuk memperkuat kembali Penanganan Covid-19.

Untuk itu, Wakil Bupati Aceh Besar Tgk H Husaini A Wahab didampingi Juru Bicara Gugus Tugas Drs Iskandar MSi. Memohon kepada para Alim Ulama agar ikut berperan aktif dalam usaha pencegahan penyebaran covid-19 ditengah-tengah masyarakat.

Baca juga:
MAKI Ungkap 4 Nama yang Diduga Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Ini Daftarnya

“Usaha Pencegahan penyebaran covid-19 penting disosialisasiksn oleh seluruh elemen, termasuk Alim Ulama,” harap Waled Husaini.

Hal tersebut diminta langsung Waled Husaini. Saat rapat koordinasi pencegahan penyebaran covid-19 bersama Ketua dan anggota MPU Aceh Besar serta pimpinan Dayah dalam wilayah Aceh Besar di Dekranasda, Gani, 10 Agustus 2020.

“Menjaga keluarga, santri, murid dan masyarakat adalah prioritas kita bersama dengan meminta terus-menerus mengikuti protokol kesehatan Covid-19,” tegas Wakil Bupati Aceh Besar.

Ketua MPU Aceh Besar Tgk. H Muksalmina A Wahab mengatakan bahwa sebagian masyarakat masih ada yang meragukan corona karena faktor informasi pihak tertentu yang simpang siur. ” MPU akan terus menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat baik melalui ceramah maupun terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Untuk mengikuti protokol kesehatan dan berdoa kepada Allah SWT supaya segera diangkat penyakit tersebut” ujar.

Baca juga:
Pemerintah dan Ulama Aceh Besar Bersinergi Hadapi Covid-19

Tgk Saifullah AR Memberikan apresiasi kesatuan Umara dan alim ulama dalam menyelesaikan persoalan ummat terkait Covid-19. Dan menangkal informasi hoax yang disebar oleh pihak yang kurang ilmu secara langsung maupun melalui media sosial. ” Pemerintah dan ulama juga harus menjadi penangkal informasi yang tidak benar agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang-siur,” katanya.

Rubrik       : Pemerintah

Pos terkait