Anggota Komisi V DPRA: Gebrakan Masker dari Pemerintah Aceh Pemborosan

  • Whatsapp
Politisi Partai Aceh, Iskandar Usman Alfarlaky.( foto : acehtribunnews)

BANDA ACEH, INFONANGGROE.com – Sekretaris Komisi V DPR Aceh, Iskandar Usman AL-Farlaky gebrakan masker yang dicanangkan oleh Pemerintah Aceh dinilai sarat dengan politis dan bentuk pemborosan. Bahkan terkesan kegiatan ini seperti dipaksakan.

“Maskernya kan bantuan Presiden, bukan dari Pemerintah Aceh. Nah dana refocusing dikemanakan, rakyat ingin tahu. Kita (DPRA) juga tidak diberi laporan, rapat saja kita undang mereka tidak datang,” ujar Al-Farlaky dalam tulisanya, Rabu malam 2 September 2020.

“Kita nilai kebijakan ini sarat dengan kepentingan politik serta pemborosan. Seharusnya Pemerintah Aceh bisa meminta bantu pada Pemkab/Pemko di seluruh Aceh. Toh, kita memiliki perangkat hingga ke daerah dan pelosok. Kenapa mesti harus diturunkan staf provinsi dengan biaya SPPD yang tak sedikit. Ini bentuk pemborosan,” kata Iskandar.

“Satu sisi, pemotong biaya publik dengan alasan focus pada penanganan Corona. Tapi di sisi lain, anggaran yang ada justru digunakan untuk kebijakan-kebijakan tanpa rencana yang matang,” ujar politisi muda Partai Aceh ini lagi.

Iskandar berharap eksekutif tidak berpesta pora di atas penderitaan masyarakat Aceh selama pandemi Corona berlangsung.

“Harusnya, Pemerintah Aceh bisa focus pada pembinaan dan pertumbuhan UMKM di Aceh. Bukan malah melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan kabupaten kota. Saat ini banyak pelaku usaha yang menjerit, kenapa tidak dibantu,” kata Iskandar yang juga mantan aktivis mahasiswa ini lagi.

Yang paling dikhawatirkan, kata Iskandar, gebrakan masker dengan menurunkan banyak staf ke kabupaten kota justru akan menjadi potensi penyebaran virus Corona baru di Aceh.

“Sejumlah pejabat Aceh terjangkit Corona. Ini pasca mereka hilir mudik Aceh-Jakarta. Siapa yang jamin jika staf yang diturunkan ke daerah adalah OTG yang bisa menularkan warga Aceh lainnya,” kata Iskandar.

“Kalau ini terjadi, maka pemerintah Aceh harus bertanggungjawab,” tutupnya.

Rubrik       : Parlementaria

Pos terkait