YLBH AKA Minta Pemerintah Tak Perpanjang Izin Usaha Galian C di Aceh Barat

  • Whatsapp

ACEH BARAT, INFONANGGROE.com –Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) menilai bahwa Galian C di Gampong Meunasah Gantung, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat sudah menyalahi aturan.

Pasalnya, pihak pengelola telah melakukan usaha tersebut di luar dari izin yang diberikan oleh pihak Dinas Energi dan Sumberdaya (ESDM) Provinsi Aceh. Hal itu disampaikan Ketua YLBH-AKA Pusat, Hamdani Mustika kepada wartawan, Kamis 26 Juni 2020.

Menurut Hamdani, usaha itu berawal dari hasil kesepakatan dalam rapat gampong untuk mengurus izi galian C, agar adanya peningkatan pendapatan asli gampong (PAG), ditunjuklah T. Roesdi Sunny untuk mengurus izin tersebut, setelah izin keluar dengan nomor izin usaha 545/DPMPTSP/1185/IUP-OP/2018 dengan luas lebih kurang 1 hektar diserahkan sepenuhnya kepada gampong.

Oleh pihak gampong mempercayakan usaha ini dikelola oleh Imam Chik Gampong Meunasah Gantung, Tgk Jamian. Namun setelah dikelola selama satu bulan, Tgk Jamian mengaku tidak mampu dan dikembalikan pada Pemerintah Gampong. Kemudian, ditunjuklah Keuchik M Nasir untuk mengelola izin usaha galian C tersebut.

“Sejak dipegang oleh Keuchik M. Nasir, usaha tersebut cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan gampong,” kata Hamdani.

Namun seiring waktu berjalan, pada penghujung 2019 terjadilah gejolak dengan masyarakat di gampong tersebut, akibatnya izin usaha ini diserahkan kepada pihak pemuda gampong, dan yang anehnya pihak pemuda kembali menyerahkan ke Tgk Jamian.

“Saat Tgk Jamian menjadi pengelola kedua kalinya, mulailah terjadi pelanggaran dari izin yang diberikan. Salah satunya adalah mengambil batu (sertu) di luar titik koordinat yang telah ditetapkan oleh Dinas ESDM Aceh,” ujar Hamdani.

Akibatnya, kegiatan usaha tersebut bukan malah mendatangkan untung bagi gampong tersebut, malah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pelanggaran ini membuat keuchik M. Nasir dan sebagian masyarakat kecewa dan melaporkan kasus ke DLHK Kabupaten Aceh Barat.

“Karena sudah diingatkan beberapa kali diingatkan namun tidak dihiraukan, bahkan sempat terjadi cek-cok mulut, bahkan mengarah pada adu fisik dengan pihak pengelola,” ucap Hamdani.

Setalah dilapor, pihak DLHK turun langsung untuk meninjau lokasi usaha galian C tersebut.
“Setelah dicek, benar memang telah pelanggaran, karena mengambil batu sungai di luar titik koordinat yang telah ditentukan,” cerita Hamdani.

Hal itu sesuai dengan surat DLH Kabupaten Aceh Barat Nomor : 660/485/DLH/VI/2020.
Setelah adanya kebenaran tersebut, pihak Geuchik M. Nasir kembali melaporkan ke Dinas ESDM Aceh, mereka meminta agar izin usaha tersebut tidak lagi diperpanjang.

Setelah dari ESDM, rombongan keuchik menuju ke Dinas Pengairan Aceh yang kemudian diarahkan ke Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Rombongan keuchik berjumpa dengan bidang Rekomtek yang menangani terkait rekomendasi perizinan Galian C.

Keuchik menjelaskan secara rinci terkait kondisi rusaknya lingkungan pada titik galian C di Gampong Meunasah Gantung. Pihak Rekomtek menyatakan akan mempertimbangkan terkait rekom perpanjangan izin galian C di gampong Meunasah Gantung kec. Kaway XVI, kab. Aceh Barat.

“Kita sangat berharap agar izin usaha ini tidak lagi diperpanjang, untuk mencegah konflik horizontal di masyarakat,” tegasnya.

Rubrik       : News
Editor       : Musiarifsyah Putra

Pos terkait