BANDA ACEH, INFONANGGROE.COM – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026. Status tersebut berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Penetapan ini merupakan langkah antisipasi Pemerintah Aceh dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Selain itu, penetapan status siaga darurat tersebut mengacu pada surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tertanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui kebijakan ini, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan bencana.
Salah satu instruksi yang ditekankan adalah pemantauan kondisi di seluruh kabupaten/kota selama 24 jam.
Setiap kejadian bencana di daerah juga harus segera dilaporkan agar penanganannya dapat dilakukan tanpa menunggu dampak semakin meluas.
Pemerintah Aceh turut meminta koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya terus diperkuat.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan setiap langkah penanganan berjalan cepat, terpadu, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain itu, seluruh SKPA diminta menyiagakan personel yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan apabila terjadi bencana.
Kesiapan tenaga lapangan menjadi salah satu faktor penting, terutama untuk merespons kondisi darurat di wilayah yang berpotensi terdampak.
Secara khusus, sejumlah instansi diminta memastikan kesiapan peralatan penanggulangan bencana.
Instansi tersebut meliputi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan.
Seluruh instansi tersebut juga diminta segera memobilisasi peralatan ke lokasi bencana apabila dibutuhkan.
Dengan penetapan status siaga darurat ini, Pemerintah Aceh berharap seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan selama periode rawan bencana.
Kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat respons penanganan apabila bencana hidrometeorologi terjadi di wilayah Aceh.
