INFONANGGROE.COM – Agenda pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer di Kabupaten Nagan Raya menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik dari Juru Bicara Rakyat Aceh, Khalilullah.
Ia menilai kegiatan seremonial berskala besar tersebut tidak mencerminkan kondisi masyarakat Aceh yang masih menghadapi dampak banjir susulan dan tanah longsor di sejumlah wilayah.
Menurut Khalilullah, ketika warga harus mengungsi, kehilangan tempat tinggal, serta berjuang memenuhi kebutuhan hidup akibat bencana, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penanganan kemanusiaan dibandingkan kegiatan seremonial.
“Saat masyarakat Aceh harus mengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan berjuang menyambung hidup di tengah genangan banjir serta ancaman longsor, negara justru menyuguhkan atraksi kemewahan seremonial. Ini adalah bentuk ketidakpekaan sosial yang sangat menyayat hati,” tegas Khalilullah.
Ia juga menilai persoalan utama yang sedang dihadapi Aceh bukanlah krisis nasionalisme, melainkan keselamatan masyarakat, kondisi kemanusiaan, dan pemulihan ekonomi setelah bencana.
Khalilullah menyebut perdamaian Aceh yang telah terbangun melalui MoU Helsinki selama 21 tahun menjadi alasan bahwa konsolidasi nasionalisme melalui kegiatan simbolik berskala besar bukanlah kebutuhan mendesak saat ini.
“Perdamaian Aceh telah berdiri kokoh di atas MoU Helsinki selama lebih dari dua dekade (21 tahun). Tidak ada darurat nasionalisme di Aceh. Kalaupun ada pengibaran bendera Bulan Bintang di beberapa titik, itu bukanlah gerakan masif,melainkan akumulasi kekecewaan rakyat atas lambatnya pembangunan, pemulihan ekonomi, dan penanganan bencana yang lamban,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai kehadiran seorang presiden seharusnya lebih diprioritaskan di lokasi yang benar-benar membutuhkan perhatian pemerintah, terutama posko pengungsian dan wilayah yang terisolasi akibat longsor.
“Jika Presiden sungguh-sungguh mencintai rakyat Aceh, lokasi yang harus diprioritaskan untuk didatangi adalah posko-posko pengungsian dan wilayah terisolasi akibat longsor. Kehadiran fisik Presiden di lokasi bencana jauh lebih bermakna untuk menginstruksikan percepatan tanggap darurat dan pemulihan ketimbang menghadiri seremoni yang berjarak dari realitas penderitaan warga,” tambahnya.
Khalilullah turut mempertanyakan manfaat pembentangan bendera sepanjang 24 kilometer tersebut bagi masyarakat setempat. Ia menilai kegiatan itu lebih menonjolkan sisi seremonial dibandingkan memberikan dampak nyata bagi warga Nagan Raya maupun masyarakat Aceh secara umum.
Kritik lainnya berkaitan dengan keterlibatan pelaku usaha lokal. Informasi mengenai produksi dan penjahitan bendera yang dilakukan di luar Aceh dinilai semakin memperlihatkan minimnya kontribusi kegiatan tersebut terhadap perekonomian masyarakat setempat.
“Di tengah warga yang membutuhkan perputaran ekonomi pascabencana, bendera jutaan rupiah itu bahkan tidak dijahit oleh penjahit lokal Nagan Raya atau Aceh. Di mana letak pemberdayaan ekonominya? Acara ini megah di atas kertas dan panggung, tetapi hampa manfaat bagi perut dan keselamatan rakyat Aceh,” pungkas Khalilullah.
Khalilullah berharap perhatian pemerintah terhadap Aceh lebih diarahkan pada penanganan bencana, keselamatan warga, serta percepatan pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak.
