INFONANGGROE.COM – Melonjaknya harga semen di wilayah Aceh hingga menembus angka Rp120 ribu per sak memicu protes keras dari Bupati Aceh Besar, Muharram Idris. Ia menyoroti ironi yang terjadi, di mana masyarakat Aceh yang daerahnya menjadi lokasi pabrik semen justru harus membeli dengan harga yang jauh lebih mahal ketimbang di Medan.
“Orang Aceh ini merasa belum merdeka. Masa kita yang punya semen, punya materialnya, tapi harga di Aceh lebih mahal daripada di Medan. Medan jadi anak kandung, Aceh yang jadi anak tiri,” keluh Muharram dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh 2026 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (7/8/2026), dikutip dari modusaceh.
Kondisi harga yang meroket ini dinilai sangat membebani masyarakat, terlebih di tengah tingginya kebutuhan material bangunan untuk tahap pemulihan pascabencana. Terkait hal ini, Muharram menyebutkan bahwa pihaknya sudah meminta klarifikasi langsung kepada manajemen PT Solusi Bangun Andalas (SBA).
Dari pihak perusahaan mengklaim bahwa tidak ada kenaikan harga dari pabrik. Menurut mereka, tingginya harga di lapangan murni disebabkan oleh lonjakan permintaan untuk rekonstruksi, adanya pemenuhan kebutuhan Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat, serta menipisnya suplai semen dari luar Aceh akibat tingginya serapan di daerah lain.
Meski demikian, Muharram mengaku tidak serta-merta memercayai dalih tersebut. Ia menegaskan bahwa produsen sejatinya memiliki wewenang untuk mengawasi sekaligus memberi sanksi kepada distributor maupun pengecer nakal yang sengaja mempermainkan harga di atas batas kewajaran.
Lebih lanjut, Bupati Aceh Besar itu mendesak pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian BUMN, untuk segera turun tangan menertibkan tata niaga semen di Serambi Mekkah. Menurutnya, dalih bisnis semata tidak masuk akal mengingat jarak pabrik yang berada di Aceh seharusnya membuat ongkos distribusi jauh lebih murah. Ia juga menyentil agar perusahaan tidak kaku menerapkan sistem kapitalis yang hanya berorientasi laba, tanpa memedulikan nasib masyarakat yang tengah kesulitan.
Di sisi lain, FGD tersebut juga dipandu oleh Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh, Safrizal ZA. Dalam forum itu, ia menggarisbawahi krusialnya sinergi antara pemerintah daerah dan lintas instansi guna mengakselerasi pemulihan pascabencana. Safrizal menekankan bahwa penanganan yang terpadu dan cepat merupakan kunci utama, khususnya dalam memulihkan sektor-sektor vital yang terdampak seperti pertanian, jaringan irigasi, dan daerah aliran sungai.
