BANDA ACEH, INFONANGGROE – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Kamis, 19 Juni 2025. Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Aceh di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh, ia membahas berbagai tantangan dan peluang dalam pembangunan perumahan, termasuk usulan renovasi serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan eks kombatan.
Fahri didampingi sejumlah pejabat dari kementeriannya, antara lain Sekretaris Ditjen Perumahan Perdesaan, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, dan Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan. Dari pihak Pemerintah Aceh hadir Asisten III Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah, Kepala Dinas Perkim Aznal Zahri, serta perwakilan SKPA lainnya.
Dalam laporannya, Diwarsyah menyampaikan bahwa kebutuhan rumah layak huni di Aceh masih tinggi. Meskipun pembangunan pascatsunami telah menghasilkan 140 ribu unit rumah dengan dana lebih dari US$6,7 miliar, hingga kini masih banyak warga yang belum mendapatkan tempat tinggal yang memadai.
“Tahun ini, dari target 3.000 unit, pemerintah Aceh hanya mampu membangun 2.000 unit karena keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Selain masyarakat umum, lebih dari 1.500 eks kombatan yang telah terdata secara administratif juga masih membutuhkan hunian yang layak.
Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri, menambahkan bahwa sejak 2008 hingga 2024, pemerintah daerah telah membangun lebih dari 39 ribu unit rumah di seluruh Aceh, dengan anggaran mencapai Rp3,1 triliun. Penerima manfaat mencakup warga miskin, penyandang disabilitas, anak yatim, dan piatu.
“Tahun ini kami alokasikan 2.000 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp204 miliar. Proses verifikasi terhadap 1.470 calon penerima sudah berjalan, dan datanya kami publikasikan untuk memastikan transparansi,” ujar Aznal.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengusulkan tambahan pembangunan 100 ribu unit rumah ke pemerintah pusat dalam jangka panjang, sebagai bagian dari upaya menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.
Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menekankan bahwa rumah tidak hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga aset produktif yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
“Rumah harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Karena itu, daerah juga harus memastikan warganya punya akses terhadap tanah untuk tempat tinggal,” ujarnya.
Fahri juga mengingatkan agar kawasan permukiman yang pernah dibangun pascatsunami tetap dirawat agar tidak berubah menjadi kawasan kumuh. Renovasi, menurutnya, sangat penting untuk menjaga kelayakan hunian dan kualitas lingkungan.
“Aceh punya pengalaman luar biasa dalam pembangunan perumahan. Ini bisa jadi contoh nasional. Tapi jangan biarkan kota tumbuh tanpa arah. Tata ruang dan desain harus disiapkan sejak awal,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa tahun ini pemerintah pusat menargetkan renovasi 2 juta unit rumah secara nasional—lonjakan besar dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar 140 ribu unit per tahun. Karena itu, ia mendorong daerah, termasuk Aceh, agar menyerap sebanyak mungkin anggaran yang tersedia.
“Kami tengah menyusun mekanisme teknis dan pendanaan bersama Kemenkeu. Kami ingin Aceh, terutama wilayah yang dulu terdampak tsunami, bisa dapat porsi lebih besar,” katanya.
Selain itu, Fahri turut menyoroti pentingnya perbaikan kawasan secara menyeluruh. Menurutnya, usulan harus berasal dari pemerintah daerah, yang paling memahami kondisi riil di lapangan. Setiap kawasan nantinya akan mendapatkan anggaran sekitar Rp20–22 miliar.
“Yang penting rencana teknisnya matang. Program ini harus bisa menopang ekonomi lokal, apalagi di daerah-daerah pesisir,” tutupnya.
