BANDA ACEH – Munculnya kegiatan berjudul “Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi” dalam daftar program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memicu pertanyaan dari publik, khususnya para pegiat teknologi informasi. Judul kegiatan tersebut dinilai lebih cocok berada di bawah kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Aceh.
Dalam dokumen LPSE, kegiatan itu secara resmi tercatat sebagai program Disbudpar Aceh. Rincian program menjelaskan bahwa tujuannya adalah menyajikan informasi wisata Aceh melalui artikel, foto, dan video yang dipublikasikan di media sosial serta laman acehtourismtravel. Harapannya, promosi digital ini dapat menarik minat wisatawan ke berbagai destinasi dan atraksi unggulan di Aceh.
Ketua Relawan TIK Aceh, Fakrullah Maulana, mempertanyakan relevansi program tersebut. Ia menilai bahwa Disbudpar Aceh tengah mengalami stagnasi ide dalam merancang program yang inovatif.
“Judul kegiatan seperti ini sangat identik dengan ranah Kominfo. Sebagai orang yang bergerak di bidang TIK, saya justru bingung kenapa Disbudpar yang mengelola program dengan nama seperti ini. Ini menunjukkan ada kekacauan dalam penamaan maupun substansi kegiatan,” kata Fakrullah kepada infonanggroe, Kamis, 17 April 2025.
Menurutnya, Disbudpar seharusnya fokus pada program strategis yang mendorong pengembangan kebudayaan dan pariwisata, serta membuka peluang investasi sektor kreatif. Ia juga menyoroti bahwa program acehtourismtravel bukanlah hal baru dan telah berulang kali muncul dalam penganggaran tahun-tahun sebelumnya.
“Kita butuh inovasi, bukan pengulangan. Promosi digital itu penting, tapi tidak cukup hanya dengan artikel dan foto. Aceh perlu strategi branding yang kuat, ekosistem kreatif, pelibatan komunitas lokal, hingga integrasi budaya dalam produk wisata. Disbudpar sepertinya butuh dorongan untuk keluar dari zona nyaman,” ujarnya.
Fakrullah juga mendesak agar Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Disbudpar. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran publik pada program-program yang berdampak nyata dan relevan dengan perkembangan zaman.
“Kalau programnya begitu-begitu saja, bagaimana bisa sektor pariwisata Aceh bersaing? Daerah lain promosinya sudah menggunakan augmented reality, virtual tour, dan teknologi interaktif lainnya. Kita masih berkutat di artikel dan foto,” sindirnya.
Ia menutup dengan mengingatkan bahwa Disbudpar Aceh seharusnya menjadi motor inovasi pariwisata berbasis budaya lokal yang kaya. Tanpa pembaruan visi dan ide, kepercayaan publik terhadap instansi ini, menurutnya, akan terus menurun.
