RTIK Aceh: Aplikasi PIKA Abdya Kami Bisa Buat dengan Harga Rp30 Juta

  • Whatsapp
ampilan aplikasi Tokopika. Foto: Dok infonanggroe

BANDA ACEH – Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Aceh, Fakrullah Maulana menilai aplikasi PIKA yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 1,3 miliar lebih sangat tidak wajar.

Pasalnya, kata Fakrullah Maulana, jika dilihat dari output aplikasi PIKA yang dibuat oleh Pemerintah Abdya banyak sekali kekurangan jika dibandingkan dengan harga pembuatannya yang mencapai miliaran rupiah.

“Kalau kita lihat dari outputnya itu banyak sekali kekurangannya, dan aplikasi PIKA itu tidak wajar harganya segitu besar,” kata Fakrullah Maulana.

Baca juga:
Ketua Yayasan Bungoeng Nanggroe Santuni Panti Asuhan Yakesma

Maulana mengungkapkan, kalau itu memang punya Pemkab Abdya, seharusnya di bawahnya itu hak cipta milik Pemkab Abdya, dan seharusnya domain yang digunakan bukan dotcom, tapi id.

Selain itu, banyak kendala lain yang didapatkan dari aplikasi PIKA milik Pemkab Abdya itu, apalagi jika aplikasi benar milik pemkab daerah seharusnya ada kerja sama dengan bank lokal yaitu Bank Aceh.

“Banyak sekali kekurangannya jika dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan, proses yang disediakan juga masih ambur radur, kalau saya urai satu persatu banyak sekali masih kurang,” ungkapnya.

Menurutnya, jika dilihat dari aplikasinya Pemkab Abdya tidak perlu mengeluarkan anggaran mencapai Rp1,3 miliar lebih, sebab dengan anggaran Rp 30 juta, ia mampu membuat aplikasi yang persis seperti PIKA, bahkan lebih bagus lagi dari pada aplikasi yang sudah di launcing itu.

Baca juga:
Teuku Raja Keumangan; Wali Nanggroe Pemersatu Rakyat Aceh

“Kalau buat persis seperti Abdya, kalau saya yang kerjakan seperti gitu, saya bisa kasih harga 30-40 juta, bahkan bisa saya buat lebih bagus lagi,” tuturnya.

Saat ini, pihaknya juga sedang mengerjakan pembuatan aplikasi untuk kabupaten yang ada di Aceh, namun anggarannya di bawah Pemkab Abdya.

“Ini saya juga mau buat untuk daerah lain, dan bajetnya di bawah Abdya, tapi saya berani adu kualitas yang dikeluarkan Pemkab Abdya dengan miliaran rupiah itu,” sebutnya.

Baca juga:
Eskalasi Juang Aneuk Nanggroe : Sebuah Karya dari Aceh untuk Kemajuan Indonesia

Maulana juga menyebutkan, pihaknya merasa bingung dengan pernyataan Kepala Disperindagkop Abdya dari media AJNN bahwa pihaknya juga melakukan pengadaan terhadap server dan cloud AWS. Sebab, AWS itu digunakan untuk startup yang tidak punya uang untuk beli server dan pakai AWS untuk lebih murah, dan jika pemkab menggunakan AWS, maka sudah melanggar peraturan.

“Saya bingung dengan pernyataan kepala dinas, dibilang pengadaan server dan sewa AWS, jadi AWS untuk apa, dan servernya untuk apa, kalau dibilang mati lampu aplikasinya tetap berjalan ya jelas dia gak mati, karena itukan di luar tidak ada urusan di Abdya, dan jika tidak pakai server di Abdya aplikasinya juga masih hidup, dan saya geram terhadap uang rakyat yang digunakan hanya untuk aplikasi yang masih pakai yang gratisan, seperti emailnya juga masih dipakai yang gratis,” ujarnya.

Baca juga:
Irwandi-Miswar Usul Muharuddin Cawagub, Irwansyah: Irwandi Yusuf Bukan Lagi Ketua PNA

Ia berharap, ada masyarakat yang melaporkan terhadap anggaran website PIKA yang diduga mark-up, karena jika anggarannya mencapai Rp 1,3 miliar lebih aplikasi itu sudah sempurna tidak banyak kekurangannya.

“Karena sekarang masyarakat sudah tahu bagaimana mengukur sebuah aplikasi, kita bisa lihat di penjual aplikasi berapa harga termahal sebuah aplikasi, saya berharap agar masyarakat melaporkan kepada pihak yang wajib, karena kalau masyarakat tidak paham dengan aplikasi pasti mengatakan kalau itu sangat canggih, padahal masih banyak sekali kekurangannya,” tutupnya. (*)

Rubrik       : Nanggroe

Pos terkait