INFONANGGROE.COM – Pemerintah Aceh kembali menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi menyusul meningkatnya potensi banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Kebijakan tersebut berlaku hingga 31 Januari 2027 setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkannya pada 11 November 2026.
Penetapan status ini dinilai sebagai langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana. Namun, berulangnya bencana di Aceh menjadi perhatian serius, terutama karena dampak bencana besar yang terjadi pada akhir November 2025 belum lama berlalu.
Praktisi, akademisi, sekaligus pengamat lingkungan Aceh, Dr. Ir. TM Zulfikar, S.T., M.P., IPU., ASEAN Eng., menilai persoalan bencana di Aceh tidak cukup diselesaikan melalui penanganan darurat. Menurutnya, pemerintah juga harus memperhatikan faktor kerusakan lingkungan yang memperbesar risiko bencana.
Dalam tulisannya, ia menyebut banjir telah meluas di Kabupaten Pidie Jaya hingga mencakup lima kecamatan dan 43 gampong.
Sementara itu, bencana pada akhir November 2025 tercatat berdampak terhadap lebih dari 2,5 juta jiwa. Sebanyak 561 orang meninggal dunia dan 30 lainnya dilaporkan hilang. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran pemulihan sebesar Rp58,9 triliun.
Deforestasi Aceh Meningkat Tajam
TM Zulfikar menilai bencana hidrometeorologi di Aceh bukanlah kejadian yang sepenuhnya tidak dapat diprediksi. Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sebanyak 337 kejadian banjir, 104 tanah longsor, dan 13 banjir bandang selama periode 2021–2023.
Menurutnya, hujan ekstrem memang menjadi pemicu bencana. Namun, dampaknya dapat semakin parah ketika daya dukung lingkungan sudah mengalami kerusakan.
Ia juga menyoroti data Kementerian Kehutanan yang menunjukkan peningkatan deforestasi di Aceh. Pada periode 2019–2020, luas deforestasi tercatat 1.918 hektare, kemudian meningkat menjadi 10.100 hektare pada 2024–2025 atau naik 426,59 persen.
Bahkan, pada 2024 saja, deforestasi di Aceh tercatat mencapai 11.208,5 hektare.
Selain itu, Kementerian Kehutanan mengidentifikasi sekitar 217.301 hektare lahan kritis atau setara 7,1 persen dari 31 daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak banjir di Aceh.
Meski demikian, Aceh masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Pada 2024, sekitar 50 persen daratan Aceh atau 2,86 juta hektare masih berupa hutan.
Kondisi tersebut dinilai sebagai modal penting yang harus dijaga agar kerusakan lingkungan tidak semakin memperbesar risiko bencana.
Lima Langkah Mendesak untuk Mengurangi Risiko Bencana
Menanggapi ancaman bencana yang terus berulang, TM Zulfikar menilai ada lima langkah penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pihak terkait.
Pertama, memulihkan kawasan hulu melalui rehabilitasi lahan kritis di DAS prioritas. Upaya tersebut perlu disertai target tahunan yang terukur dan terbuka untuk diketahui masyarakat.
Kedua, memperkuat penegakan hukum terhadap praktik perambahan dan pembalakan ilegal. Pemerintah juga perlu meninjau kembali izin yang berada di kawasan rawan bencana. Penindakan, menurutnya, tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan.
Ketiga, memastikan tata ruang berjalan sesuai aturan. Kawasan bantaran sungai dan lereng curam perlu dilindungi dari permukiman maupun alih fungsi lahan.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan dan pertambangan di Aceh selama 2017–2022 mencapai 67.026,68 hektare.
Setiap kebijakan pelepasan kawasan hutan perlu mempertimbangkan keselamatan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah hilir.
Keempat, memperkuat sistem peringatan dini dan membangun desa tangguh bencana. Setiap gampong perlu dijangkau dengan fasilitas pendukung seperti sensor, sirene, jalur evakuasi, serta latihan rutin agar masyarakat dapat melakukan penyelamatan ketika bencana terjadi.
Kelima, meningkatkan transparansi dengan membuka data kerusakan hutan, perizinan, dan penggunaan anggaran pemulihan. Keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat dan perguruan tinggi dapat ikut mengawasi kebijakan pemerintah.
Hutan Harus Dipandang sebagai Infrastruktur Keselamatan
TM Zulfikar mengingatkan bahwa penetapan status darurat bencana seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak, bukan sekadar rutinitas setiap kali ancaman bencana meningkat.
Pemerintah, dunia usaha, kalangan akademisi dan perguruan tinggi, NGO/CSO, media massa, serta masyarakat dinilai perlu memiliki perhatian yang sama terhadap perlindungan lingkungan.
Ia menekankan pentingnya memandang hutan sebagai bagian dari infrastruktur keselamatan masyarakat, bukan hanya sebagai sumber ekonomi.
Menurutnya, cuaca ekstrem memang tidak dapat dicegah. Namun, tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana masih bisa dikurangi melalui upaya pemulihan lingkungan, penegakan hukum, penataan ruang, dan kesiapsiagaan.
Aceh memiliki sejarah panjang dalam menghadapi berbagai musibah. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sebelum bencana kembali terjadi dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
