Sabang, INFONANGGROE.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sabang dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Putro Ijo, Kota Sabang.
Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Panwaslih Kota Sabang, Kurdinar, selaku pihak pertama, dan Ketua STIS Al-Aziziyah Sabang, Dr. Tgk. Muslem Hamdani, M.A., selaku pihak kedua.
Kerja sama ini merupakan langkah strategis kedua lembaga dalam mengembangkan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pengawasan partisipatif Pemilu serta membuka peluang pelaksanaan program magang mahasiswa guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan Pemilu; serta diseminasi pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan advokasi kelembagaan.
Selain itu, kerja sama juga meliputi pemanfaatan sarana, prasarana, dan media publikasi kedua lembaga, pengembangan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan magang mahasiswa sebagai bagian dari implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan penelitian, pengembangan, dan praktikum.
Melalui kerja sama tersebut, Bawaslu Kota Sabang dan STIS Al-Aziziyah Sabang diharapkan dapat membangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan literasi demokrasi dan kepemiluan di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat luas.
Sinergi ini juga diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung proses pengawasan Pemilu, meningkatkan kesadaran politik yang bertanggung jawab, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi.
Nota Kesepahaman tersebut berlaku selama lima tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan. Jangka waktu tersebut menjadi landasan bagi kedua lembaga untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan kolaboratif sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Kerja sama ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pengawas Pemilu dan perguruan tinggi dalam membangun masyarakat yang sadar demokrasi, kritis, dan aktif berpartisipasi dalam mengawal setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
