Dampingi Intan ke BKD, Kuasa Hukum Soroti Ketua DPRK Nagan Raya yang Mangkir

Dampingi Intan ke BKD, Kuasa Hukum Soroti Ketua DPRK Nagan Raya yang Mangkir
Yulfan, S.H., M.H. Foto: Jufry Ijup/ING

NAGAN RAYA, INFONANGGROE – Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Nagan Raya memanggil Intan Keumala Tanzil, yang melaporkan suaminya, Mohd Rizki Ramadhan selaku Ketua DPRK Nagan Raya, untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan klarifikasi, Kamis (12/11/2026).

Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan laporan yang tengah ditangani BKD. Intan hadir didampingi penasihat hukumnya, Yulfan, S.H., M.H. dari Kantor Hukum Yulfan & Rekan, untuk memberikan penjelasan terkait persoalan yang dilaporkannya.

Bacaan Lainnya

Yulfan mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut pihaknya turut menyampaikan sejumlah tambahan detail kronologi untuk memperjelas peristiwa yang dialami Intan sebagai saksi korban.

“Ada beberapa detail kronologis yang kami tambahkan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk peristiwa dan apa yang dialami langsung oleh Ibu Intan sebagai saksi korban. Semua sudah kami sampaikan kepada BKD,” kata Yulfan.

Ia berharap BKD menangani laporan tersebut secara objektif dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, hasil pemeriksaan BKD nantinya akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan DPRK untuk diproses lebih lanjut daslam sidang paripurna sesuai mekanisme kelembagaan.

“Kalau salah, ya salah. Kalau benar, ya benar. Kami berharap semuanya berjalan sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Selain pemeriksaan di BKD, Yulfan mengungkapkan laporan yang disampaikan ke Polda Aceh kini telah memasuki tahap Penyidikan. Hal itu merujuk pada surat pemberitahuan yang diterima pihaknya dari kepolisian.

“Setelah dilaporkan, posisi kasusnya sudah masuk tahap penyidikan. Itu berdasarkan surat yang kami terima dari Polda Aceh. Untuk perkembangan selanjutnya, kita ikuti proses yang berjalan dikepolisian,” katanya.

Yulfan menegaskan pihaknya akan terus mengawal penanganan laporan tersebut. Ia juga menyatakan belum menerima komunikasi dari pihak terlapor terkait kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ), meskipun informasi mengenai upaya tersebut sempat beredar di media.

“Sampai saat ini kami belum menerima permintaan restorative justice dari pihak terlapor, baik secara lisan maupun tertulis,” ungkapnya.

Ia berharap masyarakat turut mengawal proses tersebut karena persoalan ini dinilai tidak hanya menyangkut kepentingan kliennya, tetapi juga nama baik daerah dan kehormatan lembaga.

“Kami akan tetap tegak lurus memperjuangkan hak Ibu Intan. Kami tidak ingin masuk ke ranah di luar hukum. Ini ranah yuridis yang harus kita kawal bersama. Soal politik, itu persoalan lain,” tegas Yulfan.

Secara terpisah, Ketua BKD DPRK Nagan Raya, Teuku Zulkarnaini yang akrab disapa Bob Nen, memastikan pihaknya tetap menjaga netralitas dan objektivitas dalam menangani laporan terhadap Ketua DPRK Nagan Raya. Ia menegaskan pemeriksaan berjalan berdasarkan ketentuan tata tertib dewan tanpa berpihak kepada siapa pun.

“BKD tetap menjaga netralitas. Kami menjalankan proses sesuai koridor dan ketentuan tata tertib yang berlaku. Tidak akan keluar dari aturan dan tidak berpihak kepada siapa pun,” kata Bob Nen.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan BKD nantinya diserahkan kepada pimpinan DPRK. Selanjutnya, hasil tersebut dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelum ditindaklanjuti dalam rapat paripurna yang melibatkan seluruh anggota dewan.

“Rekomendasi hasil pemeriksaan BKD langsung kami sampaikan kepada pimpinan. Selanjutnya dibawa ke Bamus dan kemudian dibahas dalam rapat paripurna dengan melibatkan seluruh anggota dewan,” ujarnya.

Bob Nen mengakui proses pemeriksaan berpotensi menghadapi kendala, terutama apabila pihak yang dipanggil tidak dapat memenuhi undangan sesuai jadwal. Meski demikian, BKD memastikan tahapan pemeriksaan tetap berjalan.

Terkait konsekuensi apabila Ketua DPRK terbukti melakukan pelanggaran, Bob Nen menegaskan jabatan pimpinan dewan tidak membuat seseorang terbebas dari pertanggungjawaban.

“Kalau memang beliau salah, harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Mohd Rizki Ramadhan dilaporkan ke Polda Aceh dan BKD DPRK Nagan Raya terkait dugaan penggerebekan di rumah dinas Ketua DPRK. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan membawa seorang perempuan yang diketahui telah bersuami ke dalam kamar di rumah dinas. Peristiwa itu disebut diketahui langsung oleh Intan Keumala Tanzil selaku istri Mohd Rizki Ramadhan.

Pos terkait