INFONANGGROE.COM – Polemik penurunan pigura foto Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat mendapat klarifikasi dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat.
Aliansi membantah aksi tersebut merupakan bagian dari agenda yang telah disiapkan dalam audiensi. Mereka menyebut penurunan pigura yang kemudian diletakkan terbalik itu dilakukan secara spontan oleh salah seorang peserta setelah kegiatan resmi berakhir.
Pimpinan rombongan audiensi, Andri P. Kantaprawira, menjelaskan peristiwa tersebut terjadi dalam rangkaian kegiatan pada Kamis (12/11/2026), yang berlangsung sekitar pukul 14.00 hingga 15.30 WIB.
Menurut Andri, audiensi bersama pimpinan DPRD Jabar awalnya berjalan dengan agenda penyampaian pernyataan sikap Masyarakat Sipil Jawa Barat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi simbolis penyerahan pigura foto Gibran Rakabuming Raka.
Namun, aksi penurunan pigura yang menjadi perhatian publik justru berlangsung setelah acara ditutup, ketika para tokoh dan pimpinan DPRD Jabar melakukan sesi foto bersama.
“Penurunan pigura foto mantan Wakil Presiden RI terjadi ketika momen foto bersama para tokoh dengan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD setelah acara ditutup, yaitu ketika peserta audiensi dibarisan belakang secara spontan menurunkan foto pigura mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang ada di ruangan Banggar dan dijadikan sarana dalam foto bersama yang kemudian jadi berita media cetak dan elektronik,” tulis Andri dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026), dikutip dari detikjabar.
Ia menegaskan, aksi tersebut bukan bagian dari skenario rombongan audiensi. Menurutnya, penyerahan pigura foto merupakan satu-satunya aksi simbolis yang telah direncanakan sebelumnya.
“Aksi tersebut adalah tindakan spontan oleh yang bersangkutan bukan merupakan tindakan yang di desain oleh rombongan,” katanya.
Andri juga mengungkapkan bahwa Ketua DPRD Jawa Barat, Buki Wibawa, sempat memberikan penjelasan beberapa menit setelah kejadian tersebut berlangsung.
Dalam penjelasan itu, menurut Andri, Buki menyebut penurunan pigura merupakan tindakan personal. Sementara itu, kebijakan mengenai waktu penurunan foto Gibran akan mengikuti aturan dan arahan pemerintah secara nasional.
“Sebagaimana penjelasan langsung Ketua DPRD Jawa Barat Buki Wibawa ketika ditanya langsung beberapa menit setelah aksi itu terjadi, bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan personal dan DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai kapan waktu penurunan foto Gibran akan mengikuti aturan dan kebijakan/arahan pemerintah secara nasional,” ungkapnya.
Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat merasa perlu menyampaikan klarifikasi agar tindakan tersebut tidak dikaitkan dengan proses audiensi maupun penerimaan pimpinan DPRD terhadap rombongan mereka.
Andri menegaskan, berdasarkan video dan pemberitaan yang beredar, aksi penurunan pigura merupakan spontanitas individu dan tidak berkaitan dengan jalannya dialog bersama pimpinan DPRD Jabar.
“Masyarakat Sipil Jawa Barat terhadap peristiwa yang dinyatakan polemik oleh DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan penegasan klarifikasi bahwa kejadian tersebut murni spontanitas dari yang bersangkutan sebagaimana dapat dilihat dari video dan liputan yang ada, sehingga tidak berkait sama sekali dengan fasilitasi dan dialog di DPRD Provinsi dalam audiensi tersebut, yang mana kami telah diterima dengan baik oleh para pimpinan DPRD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andri menyampaikan pandangan aliansi mengenai status Gibran setelah disebut telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Dalam keterangannya, aliansi menyebut pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi kepada MPR sekitar pukul 11.00 WIB. Atas dasar itu, mereka menilai Gibran tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden sejak waktu tersebut.
“Masyarakat Sipil Jawa Barat memandang bahwa tindakan spontanitas penurunan pigura foto mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri secara resmi kepada MPR tercatat sekitar pukul 11.00 WIB, maka secara yurisprudensi sejak waktu tersebut Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden RI,” tegasnya.
Berdasarkan pandangan tersebut, aliansi menilai penurunan pigura pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB merupakan bentuk ekspresi emosional yang menurut mereka tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
“Sehingga penurunan pigura foto Kamis 12 November 2026 pada sekitar pukul 15.30 WIB merupakan aksi dan ekspresi emosional yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” tutup Andri.
