INFONANGGROE.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintah sekaligus tantangan utama bagi perekonomian Indonesia. Menurut Prabowo, masalah kemiskinan merupakan dampak langsung dari maraknya aktivitas ekonomi gelap, mulai dari praktik korupsi hingga penyelundupan kekayaan negara.
“Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan, dan ini adalah akibat langsung dari korupsi, penyelundupan, serta kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal,” ujar Prabowo saat memberikan amanat pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026).
Oleh karena itu, Kepala Negara meminta seluruh jajaran Polri untuk memaksimalkan penjagaan keamanan. Baginya, keamanan dan stabilitas sosial merupakan fondasi mutlak yang diperlukan demi menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.
Keamanan Lebih dari Sekadar Bebas Kejahatan
Di mata Prabowo, definisi keamanan tidak boleh dipersempit sebatas ketiadaan tindak kriminal. Keamanan yang sejati adalah ketika seluruh lapisan masyarakat—mulai dari petani, nelayan, pegawai, hingga guru dan anak sekolah—bisa beraktivitas dengan tenang tanpa hambatan. Di sisi lain, iklim aman ini juga akan membuat para pengusaha berani berinvestasi dengan nyaman.
“Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja. Petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru senang mengajar, anak-anak senang belajar. Masyarakat juga dapat beribadah dengan damai dalam suasana penuh toleransi,” tutur Prabowo.
Ia menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi mustahil berjalan cepat tanpa adanya kepastian hukum. Mantan Danjen Kopassus ini meyakini tidak akan ada kemakmuran tanpa stabilitas, pembangunan tanpa keamanan, serta keadilan tanpa pemerintahan yang bersih.
Hukum Tidak Boleh Jadi Alat Penguasa Uang
Mengakhiri arahannya, Presiden kembali mengingatkan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Ia menegaskan bahwa institusi hukum harus tegak berdiri sebagai pelindung bagi masyarakat yang jujur serta tempat berlindung bagi kaum yang lemah.
Prabowo secara lantang menginstruksikan agar hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum juga diharamkan menjadi alat bagi pemilik modal untuk menindas masyarakat kurang mampu, ataupun menjadi sarana balas dendam politik.
“Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang atau kepentingan kelompok mana pun. Tidak boleh ada kriminalisasi, penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum,” tegas Prabowo. *
