BANDA ACEH – Pemerintah Aceh tancap gas memulihkan lahan pertanian yang hancur diterjang bencana. Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi ini menjadi pertaruhan pemerintah provinsi untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan sekaligus memulihkan urat nadi ekonomi petani di serambi Mekkah.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyatakan total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 380.033.300.000. Dana jumbo tersebut menyasar pembenahan menyeluruh, mulai dari optimasi lahan (oplah), rehabilitasi lahan rusak, hingga pembangunan infrastruktur vital seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
“Kami fokus mempercepat seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengolahan lahan. Targetnya satu: lahan terdampak harus segera kembali produktif,” kata Nasir, Minggu, 3 Mei 2026.
Nasir merinci, untuk kategori lahan dengan kerusakan ringan, pemerintah mengalokasikan bantuan sebesar Rp 155,6 miliar. Program ini mencakup 27.071 hektare sawah yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Saat ini, tahap perencanaan teknis (SID/DRT) yang melibatkan akademisi dari USK, UNIMAL, dan UNSAM telah menyentuh angka 45 persen atau sekitar 12.205 hektare.
Setelah dokumen perencanaan rampung, pemerintah daerah akan segera mengeksekusi pengerjaan fisik. Nasir menyebut proyek konstruksi oplah senilai Rp 124,5 miliar dan pengolahan lahan sebesar Rp 24,3 miliar nantinya akan dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten dan kota setempat.
Tak hanya lahan rusak ringan, pemulihan juga menyasar 4.393 hektare lahan dengan tingkat kerusakan sedang di lima kabupaten. Dengan anggaran Rp 65,2 miliar, proyek ini menunjukkan progres signifikan. Kerja sama antara kelompok tani dan TNI telah berhasil merehabilitasi 3.981 hektare sawah.
Di sektor infrastruktur air, Pemerintah Aceh tengah menggeber pembangunan 641 unit irigasi perpompaan senilai Rp 98 miliar di 16 daerah. Meski pengerjaan fisik baru menyentuh 3,49 persen atau 70 unit, Nasir memastikan sisa unit lainnya tengah dalam proses administrasi. Sementara itu, proyek irigasi perpipaan di 13 kabupaten menunjukkan kemajuan lebih cepat dengan progres 24 persen dari total 149 unit.
Selain irigasi, pemerintah juga membangun 300 unit jaringan irigasi tersier senilai Rp 30 miliar dan 106 unit Jalan Usaha Tani (JUT) senilai Rp 11,6 miliar. Kedua proyek pendukung distribusi ini tercatat baru memasuki tahap awal dengan progres sekitar 8 persen. Adapun pembangunan 45 unit bangunan konservasi senilai Rp 5,4 miliar masih tertahan di meja persiapan.
Nasir menegaskan, sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, akademisi, hingga TNI menjadi kunci agar proyek ini tidak meleset dari target. Ia menaruh harapan besar agar pemulihan infrastruktur ini menjadi titik balik kebangkitan sektor agraria di Aceh.
“Kami optimis sinergi lintas sektoral ini mampu menyelesaikan program tepat waktu. Lahan pertanian harus kembali ke tangan petani dalam kondisi optimal,” pungkasnya. **
