BANDA ACEH, INFONANGGROE– Bendahara Umum Badko HMI Aceh, Afdhalul Zikri Menilai kinerja kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh masih belum optimal dalam mewujudkan cita-cita menjadikan Aceh yang lebih maju dengan daerah wisata.
Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh dinilai tidak efektif dan tidak membawa kepentingan publik.
“Kita sepakat hari ini dengan beberapa pernyataan baik oleh teman-teman masyarakat Transparansi Aceh dan kelompok pemuda lain yang menilai banyak program yang tidak sesuai dengan kepentingan publik bahkan banyak kejanggalan dalam pelaksanaannya, misalnya saja anggaran Aceh Vespa Festival 2023 kemudian juga Ada enam paket kegiatan seperti, Gathering Pariwisata (Rp100 juta), Gathering Gita Bahana Nusantara (Rp50 juta), Gathering Media dan Komunitas Pariwisata Aceh Tengah (Rp200 juta),” katanya kepada infonanggroe, Rabu, (23/8/2023).
Lanjutnya, ia menjelaskan, termasuk Gathering Tourism Blogger (Rp100 juta) serta Jasa Penyelenggara Acara Gathering I Museum Tsunami, Rp75 juta, hal ini bisa kita simpulkan bahwa penggunaan anggaran Aceh tidak berbasis perencanaan yang benar. “Akibatnya, sama sekali tidak menyentuh permasalahan di masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan” jelasnya.
Afdhalul juga mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh untuk melakukan audit terhadap anggaran Aceh Vespa Festival 2023 yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh pada 28-30 Juli 2023 di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh dan beberapa kegiatan lain yang dinilai tidak sesuai harapan publik.
Menurut Bendahara Umum Badko HMI Aceh, anggaran Aceh Vespa Festival sebesar Rp1,4 miliar tersebut tidak relevan dengan kemajuan pariwisata di Aceh. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai langkah pemborosan anggaran dan pihaknya berharap kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh agar dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan tersebut.
Terakhir afdhalul berharap PJ Gubernur Aceh dapat mengevakuasi langsung kinerja kepala dinas dan skpa yang ada di dinas kebudayaan dan pariwisata. Kita berharap kegiatan-kegiatan seperti ini tidak terulang lagi.
“Harusnya ada pengawasan yang kuat dari pihak terkait terutama BPKP dan PJ Gubernur Aceh agar potensi Aceh sebagai daerah destinasi wisata bisa sesuai harapan, simbol the light of Aceh tidak hanya sekedar kata namun bisa terimplementasi dengan baik” tutupnya.
