Aceh Besar, INFONANGGROE.com – M Sofyan Sauri mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK 2021 melakukan aksi tunggal terkait beredarnya isu adanya indikasi kecurangan dalam tahapan penyeleksian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh KIP Aceh Besar. Aksi tersebut dilakukan selama 2 jam di bundaran Lambaro Kafe, Aceh Besar, pada Kamis, 26 Januari 2023.
Aksi tunggal itu dilaksanakan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten Aceh Besar.
“Masyakarat dibuat geram dari hasil perekrutan panitia penyelenggara pemilu yang di umumkan beberapa hari yang lalu oleh KIP Aceh Besar. Akibatnya, banyak netizen membanjiri kolom komentar yang mengekspresikan kekecewaannya terhadap lembaga ini dan sebagian besarnya di anggap telah dibodohi”, ucap mahasiswa Aceh Besar ini.
Dalam aksinya, ia juga membawa atribut karton bertuliskan “Pertahankan Demokrasi, KIP Aceh Besar Tidak Transparansi”.
Ia juga menyampaikan aksi yang dilakukannya merupakan bentuk dari penebusan rasa bersalahnya kepada masyarakat Aceh Besar dalam mempertahankan demokrasi di negeri ini.
“Aksi ini saya lakukan sebagai bentuk rasa bersalah saya selaku Mahasiswa yang tidak tanggap dalam merespon permasalahan yang terjadi di Aceh Besar, khususnya proses perekrutan PPK dan PPS yang tidak objektif dan transparan sehingga ditakutkan akan menghasilkan pemilu yang tidak berkualitas”, tegas Sofyan.
“Tidak adanya transparansi dari KIP Aceh Besar terkait persoalan ini membuat masyarakat berasumsi liar sehingga masyarakat tidak lagi percaya dengan lembaga yang konon katanya independen tersebut”, tambahnya.
Selain itu, dengan digagasnya aksi ini diharapkan dapat membuka mata dan pikiran Pemuda terutama Mahasiswa di Aceh Besar yang diam membisu untuk segera menyuarakan serta menggalakkan aksi besar-besaran menuntut keadilan.
“Kondisi saat ini membuktikan bahwasanya Aceh Besar sedang tidak baik-baik saja. Pemuda dan Mahasiswa seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat dalam menyikapi setiap persoalan yang berdampak terhadap masyarakat tersendiri, apalagi persoalan tersebut menyangkut dengan pemilihan pemimpin yang akan datang. Seharusnya Panwaslih Aceh Besar merespon dan mengambil sikap terhadap persoalan ini, mengingat mereka punya wewenang akan hal tersebut”, tutup pemuda asal Kuta Baro tersebut.
