Asib Amin “PROTES” Sekolah dan Pesantren diliburkan, Mal dan Objek Wisata Dibolehkan

  • Whatsapp

BANDA ACEH, INFONANGGROE.com – Langkah-langkah pencegahan covid-19 terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Tetapi langkah dan kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Aceh mencapai 483 Kasus.

Drs. H. Asib Amin, Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh yang juga membidani Bidang Kesehatan kepada media infonanggroecom mengatakan. Kepala Daerah kunci bagi keberhasilan pencegahan dan penanganan Covid-19. Presiden Jokowi memberikan wewenang secara penuh kepada Kepala Daerah.

“Kepala Daerah (Bupati/Walikota) merupakan kunci bagi keberhasilan pencegahan dan penanganan Covid-19. Sebab wewenang kebijakan dan upaya penanganan pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19 berada di tangan Bupati/Walikota. Presiden Jokowi juga memberikan wewenang secara penuh kepada Kepala Daerah untuk tidak ragu-ragu mengambil kebijakan guna pencegahan virus Covid-19″, jelasnya, Jumat 7 Agustus 2020.

Baca juga:
Kontak Erat Covid-19 Ditelusuri, 54 Orang Positif Baru Ditemukan

Asib Amin mengatakan, kebijakan pencegahan, penanganan Covid-19 yang dibuat dan ditetapkan. Jangan hanya sebatas formalitas diatas kertas akan tetapi wajib ditindak lanjuti dan pelaksanaannya harus dikawal dengan baik.

“Kepala Daerah harus konsisten dalam kebijakan pencegahan penyebaran covid-19, semua itu demi memyelamatkan jiwa masyarakat Aceh dari ancaman penularan virus Covid-19”, harapnya.

Asib Amin mencontohkan, selama ini upaya pencegahan penanganan penyebaran virus covid-19 disatu sisi Pemerintah menghentikan aktivitas belajar mengajar di Sekolah dan Pesantren, tetapi disisi lain Pemerintah Kabupaten/Kota membuka tempat-tempat hiburan dan objek wisata yang justru memiliki potensi lebih besar terhadap penyebaran/penularan Covid-19 itu sendiri.

Baca juga:
Kontak Erat Covid-19 Ditelusuri, 54 Orang Positif Baru Ditemukan

Tangkapan layar dari berbagai sumber di sosial media

“Aktivitas belajar mengajar di sekolah dan pesantren di tutup. Sementara tempat hiburan dan objek wisata dibuka, padahal itukan berbahaya sekali, potensi penyebaran virus covid-19 lebih besar. Orang bersesak-desakan ditempat-tempat wisata tanpa mengindahkan anjuran protokol kesehatan,” Ungkap Asib Amin.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten/Kota mengharuskan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, sedangkan ASN dan Aparatur Pemerintah sampai pada level desa tidak mampu menjadi contoh yang baik bagi upaya pencegahan penularan covid-19.

Untuk itu, Asib Amin mendesak Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) konsisten dan tidak ‘plin-plan’ dalam upaya menyelamatkan jiwa masyarakat dari ancaman covid-19 dengan menjalankan setiap kebijakan pencegahan yang telah ditetapkan. Tutupnya.

Rubrik       : Parlementaria

Pos terkait